BangunanTanpa IMB Bisa Dibongkar

 

Oleh Rene Putra Tantrajaya

Setiap bangunan permanen, baik tempat tinggal, tempat usaha maupun perkantoran harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan pemerintah daerah (Pemda) setempat. Ketentuan tersebut sudah diatur di dalam Undang-undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, atau biasa disebut UU Gedung.

Di dalam Pasal 35 ayat (4) UU Gedung disebutkan, bahwa setiap pembangunan gedung atau rumah tinggal, dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan disetujui Pemda dalam bentuk IMB. Perizinan itu sendiri dikeluarkan berdasarkan peruntukan wilayah, apakah untuk tempat tinggal, pertokoan, pabrik, pergudangan maupun fasilitas umum dan sosial.

Diwajibkan bagi mereka yang ingin mendirikan rumah atau membangun gedung agar memiliki IMB. Perizinan ini diterbitkan oleh Pemda setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan izin, sebagaimana tertuang di dalam peraturan pemerintah No. 36 Tahun 2005 (PP 36/2005), ketentuan yang mengatur UU Gedung.

Pada Pasal 40 ayat (2) huruf b UU Gedung juga ditegaskan, adalah kewajiban bagi pemilik gedung/rumah memiliki IMB. Tanpa itu, bangunannya dikategorikan liar dan akan berdampak buruk bagi lingkungan (Amdal) di sekitarnya jika perencanaannya kurang baik. Lebih khusus pembangunan pemukiman yang bersifat komersil.

Mengenai perihal persyaratan permohonan IMB, pada Pasal 15 ayat (1) PP 36/2005 disebutkan di antaranya:
1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian
pemanfaatan tanah;
2. Data pemilik bangunan gedung;
3. Rencana teknis bangunan gedung; dan
4. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Ketentuan lainnya, pada Pasal 7 ayat (1) UU Gedung disebutkan, bahwa setiap bangunan rumah/gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsinya. Yakni, meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan.

Contohnya, pembangunan rumah/gedung di DKI Jakarta, misalnya. Perihal pengajuan IMB diatur di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 85 Tahun 2006 tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan (Pergub No.85/2006). Yakni, pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan pemberian IMB berdasarkan permohonan penggunaan Bangunan yang disampaikan melalui Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas terkait.

Setelah persyaratan dianggap lengkap, maka IMB diterbitkan oleh Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta. Setelah izin itu terbit, secara teknis pembangunan sudah mulai bisa dikerjakan karena status hukumnya sudah jelas.

Adapun untuk perizinan tersebut di Jawa Barat (Jabar) mengacu pada Perda Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014. Terkait untuk pembangunan pemukiman berbasis metropolitan, seperti Meikarta misalnya, diatur dalam Pasal 10 huruf e.

Pasal itu mengatur perizinan pembangunan kabupaten/kota di lingkungan metropolitan dalam rangka pembangunan metropolitan, tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Lantas bagaimana jika pemilik rumah tidak memiliki IMB? Secara hukum, sesuai isi Pasal 115 ayat (1) PP No. 36/2005 pemilik rumah/bangunan dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara proyek pembangunan fisik. Dan pada Pasal 115 ayat (2) sanksi lainnya berupa pembongkaran (paksa) terhadap fisik bangunan.

Selain sanksi tersebut, dalam Pasal 5 ayat (2) UU Gedung, pemilik bangunan dikenakan hukuman berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.

Apabila bangunan/tumah sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki IMB karena dibangun sebelum UU Gedung diberlakukan, sesuai bunyi Pasal 48 ayat (3) UU Gedung, maka pemiliknya harus mendapat sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Artinya, adalah kewajiban setiap anggota masyarakat jika ingin membangun gedung atau rumah tinggal mengurus dan memperoleh IMB. Ketentuan hukum ini tanpa pengecualian, termasuk bangunan lama yang ditetapkan menjadi cagar budaya.

Pada dasarnya IMB kelengkapan pembangunan gedung/rumah berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum dari pihak pemerintah daerah.
Penulis adalah advokat pada
Law Firm Alexius Tantrajaya & Partners
Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)