Jaksa Tidak Bisa Mendakwa Etika Profesi Advokat

Oleh Dr. Humphrey Djemat, SH, LLM

Tidak ada seorangpun imum terhadap sanksi pidana di negara hukum. Termasuk profesi yang disandangnya. Namun, bicara soal sanksi bagi profesi advokat, ada aturan mainnya. Yakni, advokat harus diadili terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Advokat, organisasi yang menaunginya. Jika terbukti melanggar etika profesi, baru kemudian diproses sesuai ketentuan pidana.

Secara pribadi saya mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Menado, Sulawesi Utara (Sulut), pimpinan Alfi Usup yang membebaskan rekan advokat Notje Oltje Karamoy dari tuntutan hukum, termasuk memulihkan harkat dan martabatnya, serta merintahkan jaksa agar mengeluarkannya dari tahanan.

Dalil hukum majelis hakim dalam amar putusannya sesuai dengan ketentuan perundangan. Tidak perlu diragukan lagi, dan setidaknya menjadi pembelajaran bagi penegak hukum lainnya sebelum menentukan sikap, baik penyidikan maupun penuntutan.

Adalah tindakan tidak etis, sekaligus akan menimbulkan preseden buruk apabila profesi advokat dijadikan tersangka apalagi terdakwa tanpa terlebih dahulu diproses melalui mekanisme Dewan Kehormatan Advokat pada organisasi profesi.

Persidangan kasus Notje Oltje Karamoy terkesan dipaksakan, dan sangat prematur. Bagaimana mungkin profesi advokat dituding menghalang-halangi pemeriksaan saksi, mengingat apa yang dikerjakan masih dalam konteks sebagai advokat.

Hal itu mestinya tidak boleh terjadi. Sama saja menghalangi para pencari keadilan mendapatkan pembelaan dari para advokat. Profesi advokat itu bebas, mandiri dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia. Dan apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik advokat, yang berhak mengadili adalah Dewan Kehormatan Advokat. Pihak lain di luar profesi advokat tak bisa menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Kasus Notje merupakan preseden, jika semua advokat diancam mau mengikuti kemauan penyidik, menakut-nakuti advokat, akhirnya profesi ini tidak bisa bersuara sama sekali.

Dalam Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2003 tentang Advoka ada aturan terkait, bahwa setiap pelanggaran kode etik harus diajukan terlebih dahulu ke Dewan Kehormatan Advokat tempat advokat berlindung. Bagian dari organisasi itulah yang memutuskan apakah seorang advokat melanggar kode etik atau tidak.

Sebagaimana saya sebutkan di atas, terkait pihak lain yang “memvonis” advokat melanggar etika, jaksa tidak bisa serta menuntut advokat lantaran dituding melakukan pelanggaran kode etik ketika menjalan profesi. Begitu juga hakim, tidak bisa menghukum advokat bersalah melanggar kode etik. Sama halnya polisi, tak bisa ujug-ujug memproses hukum laporan dugaan pelanggaran etika pengacara.

Sekali lagi saya tegaskan, yang menentukan pelanggaran kode etik adalah organisasi, bukan pihak luar. Begitu pula jaksa maupun hakim dan polisi, ketika menjalankan tugasnya tidak serta merta pihak lain di luar organisasi mereka menyatakan adanya pelanggaran kode etik.

Lantas, dalam kasus rekan advokat Notje, apakah Dewan Kehormatan Advokat sudah mengadili? Sepengetahuan saya, rekan tersebut belum pernah diadili oleh organisasi terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Sebagai saksi ahli di persidangan kasus ini, saya tegaskan bahwa dakwaan jaksa prematur. Mendahului Dewan Kehormatan Advokat yang belum pernah bersidang atas pelanggaran yang dituduhkan jaksa terhadap rekan advokat Notje.

Bagi saya, persidangan rekan advokat Notje patut diduga sebagai tindakan balas dendam dari pihak atau oknum tertentu. Kenapa? Saya sadari betul, bahwa pihak Kejaksaan sebenarnya mengetahui kalau profesi advokat tidak bisa serta merta diadili tanpa melalui mekanisme persidangan organisasi. Tapi lantaran adanya faktor “X” akhirnya kasus tersebut dipaksakan. Dan untungnya disadari oleh majelis hakim, sehingga tuntutan jaksa dianulir.

Bagaimana mungkin rekan Notje sebagai advokat dituding menghalangi pemeriksaan saksi (kliennya), sementara apa yang dilakukannya itu bersifat memberikan pandangan dan pendapatnya untuk tidak menandatangani BAP. Secara harafiah, tindakan itu merupakan suatu bentuk pemberian saran kepada kliennya.

Cuma anehnya, hal itu oleh jaksa dianggap menghalangi proses hukum. Padahal apa yang dilakukan merupakan pemberian saran kepada kliennya. Menurut saya, ketentuan hukum acara pidana (KUHAP), hal itu dimungkinkan dan dibenarkan oleh hukum. Yakni, seseorang yang terproses hukum, baik dalam pemeriksaan polisi maupun jaksa, berhak untuk tidak bersedia atau berkenan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP). Apakah itu atas kemauan sendiri maupun saran dari pembelanya.

Lain soal, manakala advokat mengajari kliennya bertindak tidak benar, seperti berbohong atau menghilangkan barang bukti.  Nah, jika itu dilakukan, baru dapat disebut pelanggaran etika karena tujuannya menghalang-halangi penyidikan, maupun penuntutan.

Seperti diketahui, Notje dituding melanggar hukum berupa menghalang-halangi proses penyidikan dan penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon atas kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan komputer dan aplikasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota (DP2KBMDK) Tomohon 2013 silam yang dilakukan Jerry Item.

Dalam kaitan ini, jaksa menyatakan bahwa Notje Oltje Karamoy dan Asisten 3 Harold Lolowang, kini menjabat Sekretaris Kota Tomohon, mengarahkan para saksi untuk tidak menandatangani BAP. Hal itu dilakukan agar pemeriksaan dan penyidikan Kejari Tomohon jadi kabur dan cacat hukum.

Dengan begitu, menurut jaksa, Notje Oltje membuka peluang bagi kuasa hukum kasus korupsi itu untuk mempraperadilankan Kejari Tomohon. Tentunya dengan harapan bisa memenangkan praperadilan.

Kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan komputer dan aplikasi DP2KBMDK Tomohon melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***