Kerja Keras IMO, Mencetak Media Online Profesional

Oleh H Sinano Esha   Pemred Koran86, Koran86.news

SATU lagi organisasi media online mendeklarasikan diri, yakni: Ikatan Media Online (IMO), tepatnya pada 28 Oktober 2017 di Jakarta. Tercatat ada sekitar 376 perusahaan portal berita dari 25 provinsi bergabung di dalamnya. Jumlah yang sudah memenuhi syarat menjadi konstituen Dewan Pers, yaitu beranggotakan sedikitnya 200 perusahaan media online, dan memiliki cabang kepengurusan minimal di 15 provinsi.

Terhitung Oktober 2017, Dewan Pers sudah memiliki delapan konstituen organisasi pers online yang sudah memenuhi syarat. Dua di antaranya: Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang medeklarasikan diri bersamaan tahun ini.

Jumlah awal media online yang tergabung di SMSI, mendeklarasikan diri pada 17 April 2017 di Jakarta, ada sekitar 600 usaha portal berita, tersebar di 27 provinsi. Jumlahnya lebih banyak dari IMO dan AMSI yang hanya berhasil merekrut 143 portal berita, dan 26 lainnya selaku pendiri.

Namun, ketika mendaftar sebagai konstituen Dewan Pers, Teguh Santosa selaku Ketua Umum SMSI, pihaknya melakukan penyeleksian. Hal hasil, dari jumlah 600, tersaring 265 perusahaan online yang dianggap layak. Sisanya, suka atau tidak suka, harus membenahi usahanya agar bisa menjadi bagian stakeholder Dewan Pers.

Begitu pula dengan AMSI, terhitung sejak medeklarasikan pada 18 April 2017 di Jakarta, melakukan perekrutan terhadap usaha online begitu ketat. Sejauh ini tercatat kurang dari 300 peruhasaan portal berita yang tergabung. Hal ini terkait dengan ketentuan Dewan Pers, sekaligus mencetak bidang usaha media online profesional.

Perekrutan ketat sudah dibuktikan oleh SMSI dan AMSI selama enam bulan belakangan ini. Dua organisasi ini hanya menampung anggota yang sudah berbadan hukum, dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi wartawan berikut stafnya.

Sebaiknya IMO lebih memilih bersikap longgar. Menampung banyak media online di seluruh Indonesia, baik yang sudah berbadan hukum maupun masih bersifat individu. Tentunya dengan catatan melakukan pembinaan serta arahan bagi yang masih belum memenuhi syarat verifikasi Dewan Pers. Apalagi dapat membantu secara langsung pembentukan badan hukum.

Syarat verifikasi Dewan Pers sebagaimana ratifikasi Hari Pers Nasional di Palembang 2010, berisikan empat peraturan: standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan.

Memang berat, dan kerja keras buat IMO. Namun kebijakan itu mesti dilakukan agar anggotanya profesional, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dalam konteks memberikan informasi yang betanggung jawab. Sisi lainnya, anggota merasa terlindungi bergabung dengan IMO, sekaligus modal organisasi untuk pengembangan lebih luas lagi.

Verifikasi Dewan Pers

Beberapa waktu lalu Dewan Pers mengumumkan baru 74 media massa (televisi, radio, cetak dan online) nasional dan lokal yang lolos verifikasi. Dikatakan pula, masih banyak lainnya belum memenuhi syarat, sekalipun media tersebut skala nasional dan profesional.

Kenapa mesti verifikasi? Lalu, apakah media massa yang belum lolos dikategorikan abal-abal dan masuk dalam golongan penyebar berita bohong (hoax)? Lantas, apa yang mesti dihadapi?

Pertanyaan itu menjadi dominan di tengah insan pers dan masyarakat luas terkait kebijakan verifikasi Dewan Pers. Khususnya bagi yang belum hatam kebijakan tersebut. Dan seolah-olah menjadi momok menakutkan. Lebih-lebih beredar isyu: jangan meladeni media massa yang belum atau tidak terverifikasi Dewan Pers. Sekalipun hal ini dibantah Dewan Pers, bahwa pihaknya bukan penebar isyu tersebut.

Isyu itu muncul lantaran lambannya Dewan Pers mensosialisasikan kebijakan tersebut ke tengah masyarakat, khususnya insan pers yang kurang engah Ratifikasi Hari Pers Nasional Palembang 2010. Akibatnya, kebijakan yang notebene untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan perusahaan media massa, begitu mudahnya dipelintir oleh pihak yang berkeinginan membuat gaduh di industri pers nasional.

Hasilnya, itu tadi, ada banyak kantor pemerintahan dan lembaga swasta memandang miring media massa yang belum terdaftar atau masuk kategori verifikasi Dewan Pers. Hal ini kemudian menjadi budaya, dan tak jarang mengganggu kinerja jurnalistik. Padahal media yang kurang dianggap itu reputasinya cukup baik. Hanya saja belum dianggap memenuhi syarat dan ketentuan Dewan Pers.

Syarat verifikasi itu sendiri berkaitan tentang Kode Etik Jurnalistik (apakah hal ini dijalankan atau tidak); Standar Perusahaan Pers (apakah berbadan hukum dan beri kesejahteraan ke jurnalis); Standar Perlindungan Wartawan (apakah wartawan dilindungan secara hukum) dan Standar Kompetensi Wartawan (apakah kualitas dan profesional wartawan ditegakkan).

Nah, jika mempelajari syarat itu, sebenarnya media yang belum terverifikasi tak perlu risau,resah atau bingung. Kebijakan Dewan Pers itu merupakan amanat dari Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Yakni, tentang pengaturan dan peningkatan profesionalisme perusahaan pers. Bukan suatu tindakan yang seolah-olah Dewan Pers mengimbau jangan meladeni media massa yang belum terdaftar, atau berlanjut ,elakukan pemberedelan.

Sekalipun tindakan pemberedelan diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU Pers. Secara konstisional dapat dibenarkan. Namun, hal itu, sejak  1966 fungsi Dewan Pers yang semula menjadi penasehat dan pelindung pemerintah dari ancaman pers, oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dirubah menjadi pelindung kebebasan pers.

Artinya sudah tidak ada lagi kebiasaan memberangus kebebasan pers, seperti kerap dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto melalui Departemen Penerangan, setelah mendapat direkomendasi dari Dewan Pers era itu.

Dan kebijakan Dewan Pers selaku lembaga independen di era reformasi ini, harus menempatkan kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, lembaga insan pers ini mampu mengatasi silang sengketa jurnalis.

Adalah tugas organisasi media online seperti IMO untuk menjelaskan kepada anggotanya tentang perihal verifikasi, bahwa kebijakan itu tak perlu ditakutkan. Sekaligus mengingatkan kepada narasumber di lapangan yang bersikap miring terhadap jurnalis belum terverifikasi, bahwa tidak ada larangan merespon balik wartawan yang ingin mewawancarai.

Yang lebih utama lagi, bagaimana ke depan IMO membangun organisasi menjadi baik dengan mencetak pengelola media online yang profesional.

                                                                                                           ***