Memprediksi Agenda Tersembunyi Anies Baswedan

Oleh: Kentos Artoko

(Peminat Masalah Komunikasi Politik)

PIDATO pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wagub DKI Jakarta yang menyatakan “saatnya pribumi” berdaulat telah mengundang sejumlah kontroversi.

Kalimat “pribumi” tersebut itu jelas membangkitkan luka lama bagi bangsa Indonesia yang berhasil bebas dari belenggu penjajahan, bukan saja Belanda, tapi juga Inggris dan Jepang.

Ujaran Anies itu, kemudian menjadi polemik yang memanaskan kosmos maya antara para pendukung mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot dan Anies-Sandi. Pendukung mantan Gubenur Ahok menyatakan bahwa kalimat pribumi yang dilontarkan Anies sangat tendensius dan multitafsir, sementara Anies sendiri mengungkapkan bahwa pidato yang disampaikannya harus dilihat berdasarkan konteks kolonialisme.

Secara makro perseteruan yang terjadi dapat dikerucutkan menjadi kubu pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto (PS) dan kubu Presdien Joko Widodo (JKW) yang kini memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagian kalangan berpendapat bahwa lontaran Anies sebagai bentuk testing the water (melihat sejauh mana riak dan gelombang) dari kubu JKW, sedangkan kubu JKW melihat hal ini merupakan bentuk politicking menjelang tahun depan (2018) yang merupakan tahun politik.

Agenda politik apa yang sedang dimainkan oleh kubu PS? Dan sejauh mana lontaran Anies tersebut berhasil memengaruhi opini masyarakat? Lalu praktik politik model apa yang dapat diprediksi melalui serangkaian kejadian yang terjadi di masyarakat?

Propaganda

Dalam kajian komunikasi politik ujaran “pribumi” yang dilontarkan Anies tergolong sebagai satu bentuk propaganda, karena sengaja disampaikan atau digunakan untuk menciptakan partisipasi aktif atau pasif dan mendorong tindakan dari suatu massa , dipersatukan secara psikologis dan tergabung dalam kumpulan atau organisasi (Ellul, 1985).

Kata “pribumi” Anies pun mengandung makna “perlawanan” , sebab dalam terminologi kolonialisme pribumi diposisikan sebagai kaum kelas paling bawah yang memiliki tanah air namun berada pada zona kooptasi pihak atau negara lain.

Sedikitnya ada empat asumsi untuk menganalisa propaganda “pribumi” yang dilontarkan Anies. Pertama, Anies sengaja memosisikan dirinya sebagai kaum marginal, pemilik tanah dan air yang seakan “tidak berdaya” atas kooptasi, kepemilikan dan pengaruh pihak asing yang digambarkan sebagai non pribumi.

Jika konteks ini yang dimaksudkan asing, siapapun warga Indonesia pasti mendukung dan ingin merdeka dari pengaruh dan kekuasaan pihak asing.

Akan tetapi, penggunaan kalimat atau istilah “pribumi” yang disampaikan Anies sangat jauh dan terbelakang bila harus disampaikan pada saat ini. Karena, Indonesia telah mengalami fase kemerdekaan dari pihak asing semenjak 17 Agustus 1945.

Kedua, apabila penggunaan istilah “pribumi” yang dilontarkan oleh Anies untuk bebas dari pengaruh asing dalam penguasaan bidang ekonomi, maka pemahaman tersebut sangat tidak benar, mengingat dalam sistem ekonomi Pancasila, negara sengaja mengundang investor asing untuk menanamkan modal dengan harapan memberikan trickle down effect untuk menggerakan roda perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Ketiga, apabila Anies memiliki perspektif bahwa pribumi harus bebas dari cengkraman para pengusaha yang berlatar Tionghoa, maka Anies jelas telah menerapkan paradigma rasisme dalam berpolitik dan kehidupan sosial.

Keempat, kubu Anies memosisikan diri sebagai “pribumi” dan meletakkan kubu JKW sebagai “non pribumi” karena didukung oleh kalangan pengusaha yang notabene memiliki darah Tionghoa. Penulis cenderung untuk menyetujui asumsi yang keempat ini. Sebab terkandung banyak hidden agenda dan agenda setting (McQuaill, 2000) untuk meminimalisasi pamor Presiden JKW yang terus meningkat dalam beberapa survei belakangan.

Seperti diketahui, Anies adalah mantan Rektor satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan mantan Menteri yang direshuffle oleh Presiden JKW. Kini bersama, Sudirman Said mantan menteri Presiden JKW lain yang juga direshuffle berada dalam satu barisan dengan PS.

Pemecah Suara

Penulis melihat bahwa kubu PS (termasuk Anies) sedang menjalankan politik territorial, dimana penguasaan terhadap wilayah ibukota akan mempermudah penguasaan terhadap wilayah lainnya di Indonesia.

Politik ini lazim diterapkan dalam praktik militer dan ekonomi, namun tidak dalam sistem politik yang desentralisasi, dimana masing-masing wilayah memiliki potensi, kekuatan dan cara pandang tersendiri dalam mellihat sosok pemimpin.

Atau kubu PS, akan menerapkan praktik dan politik serupa yang digunakan untuk memenangi konstestasi dalam pemilihan Gubernur DKI beberaa waktu lalu.

Dengan kata lain pada konstestasi Pilpres 2019 mendatang, Anies akan mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat bersama dengan PS dan JKW. Anies “ditugaskan” untuk menjadi pengalih suara seperti yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan memberikan suaranya kepada PS pada 2019 mendatang.

Mengenai dukungan finansial, tidak perlu diragukan lagi, kubu PS telah mempersiapkan hal ini jauh-jauh hari semenjak kekalahannya dalam pilpres 2014 lalu. Sejumlah pengusaha nasional terutama dalam bidang migas, siap memberikan bantuan all out untuk PS yang selalu masuk dalam kontestasi, meski berkali-kali gagal.

***