Ahli Waris Batalkan Eksekusi PN Jakut

JAKARTA (Koran86.news) – Rumah tinggal di Jl. Pluit Mas dan rumah toko (Ruko) di Jl. Pluit Timur, Jakarta Utara, gagal dieksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Senin (18/12/2017), lantaran ada surat permohonan pembatalan eksekusi dari ahli waris salah satu pemohon eksekusi, yakni almarhum Kustiadi Wirawardhana.

Juru Sita PN Jakut yang semula akan melakukan pengosongan obyek sengketa perdata yang juga menjadi barang bukti (BB) pidana, terpaksa balik kembali ke pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan Andi Cakra Alam. Begitu pula satuan pengamanan lokasi dari Polres Jakut.

“Kami dapat perintah agar eksekusi dibatalkan dari ketua pengadilan. Katanya, ada surat permohonan dari pihak pemohon eksekusi. Saya tidak tahu persis apa isi surat itu, yang kini ada di tangan ketua pengadilan,” kata Muchtar, salah satu Juru Sita PN Jakut, kepada Koran86.news di kantornya, Senin(18/12/2017).

Batalnya eksekusi juga dibenarkan Panitera Muda Perdata PN Jakut, Tarmuzi. Menurutnya, surat permohonan pembatalan eksekusi dibuat oleh isteri dan ke lima anak almarhum Kustiadi Wirawardhana, selaku salah satu dari empat pemohon eksekusi.

Dijelaskan, obyek sengketa perdata di dua lokasi tersebut rencananya akan dikosongkan pada Senin (18/12/2017) dan Rabu (20/12/2017). Tapi lantaran ada surat pembatalan dari alih waris, terpaksa dibatalkan dan surat tersebut akan diproses lebih lanjut.

“Suhadi selaku kuasa hukum pemohon eksekusi, status hukumnya bisa gugur. Sebab, di dalam surat itu juga ditegaskan, mereka selaku ahli waris mencabut dan menggugurkan seluruh surat kuasa almarhum yang diberikan kepada pengacara itu,” ungkapnya kepada Koran86.news di ruang Juru Sita PN Jakut, Senin (18/12/2017).

Ketidakadilan

Terkait adanya surat permohonan pembatalan eksekusi dari ahli waris pemohon, menurut advokat senior Nelson Darwis, hal itu dapat dibenarkan. Dan punya dasar hukum yang kuat untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi.

“Jika eksekusi tetap dilaksanakan, maka tindakan pengadilan berdampak pada ketidakadilan. Lain soal jika eksekusi itu lantaran intervensi, bisa saja dilakukan,” katanya ketika dihubungi Koran86.news, Selasa (19/12/2017).

Dengan dibatalkannya eksekusi, lanjut dia, berarti pihak pengadilan telah memberikan rasa keadilan kepada para pihak pencari keadilan. Secara hukum seluruh ketentuan perihal permohonan eksekusi mesti ditinjau kembali.

Hal senada juga dikatakan R. Dwiyanto Prihartono, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dijelaskan, bahwa surat permohonan pembatalan eksekusi di dalam hukum acara perdata bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap eksekusi.

“Para pihak yang berperkara bisa mengajukan perlawanan. Hal ini secara hukum dapat dibenarkan. Tentunya, alasan perlawanan itu bermacam-macam,” papar dia kepada Koran86.news, Kamis (21/12/2017).

Lebih jauh dikatakan, alasan perlawanan tersebut akan dipelajari pihak pengadilan, apakah punya dasar hukum atas kasus dan obyek sengketa atau tidak. “Jika ada, eksekusi dibatalkan. Apabila tidak relevan maka pasti ditolak, dan eksekusi akan tetap dilakukan pengadilan,” urai advokat ini.

Sementara itu, Alexius Tantrajaya selaku kuasa hukum Maria Magdalena Andriati Hartono (Maria), isteri almarhum dr. Denianto Wirawardhana, pemilik obyek sengketa yang akan dieksekusi PN Jakut mengatakan, bahwa Linajanti Handoko, isteri almarhum Kustiadi Wirawardhana, beserta lima anaknya berkirim surat kepada Ketua PN Jakut pada Senin (18/12/2017). Atau sebelum pihak pengadilan melaksanakan eksekusi.

“Isi suratnya, mereka meminta Ketua PN Jakut membatalkan eksekusi atas aset milik suami klien saya, serta menyatakan mencabut dan menggugurkan surat kuasa almarhum Kustiadi Wirawardhana yang diberikan kepada advokat Suhadi. Intinya, sebagai ahli waris, mereka keberatan atas surat kuasa tersebut,” papar Alexius kepada Koran86.news, seraya memperlihatkan copy surat permohonan pembatalan eksekusi, Rabu (20/12/2017).

Surat permohonan pembatalan eksekusi itu tertanggal 18 Desember 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan ditandatangani para ahli waris almarhum Kustiadi Wirawardhana. Mereka di antaranya, Linajanti Handoko (isteri) beserta ke lima anaknya: Hanadi Wirawardhana, Harry Wirawardhana, Hanny Wirawardhana, Hervina Wirawardhana dan Hernita Wirawardhana.

Di dalam surat itu, selain ahli waris meminta Ketua PN Jakut agar membatalkan eksekusi, juga menyatakan keberatan atas surat kuasa almarhum yang diberikan kepada pengacara Suhadi. Mereka pun mencabut sekaligus menggugurkan surat kuasa itu.

“Secara hukum, surat kuasa itu gugur, sekalipun masih ada pemohon lain yang tidak mencabutnya. Hal ini mengingat surat kuasa ditandatangani oleh empat pemohon, tapi karena salah satunya mencabut, berarti tidak sah. Dan status pengacaranya batal demi hukum. Dia sudah tidak lagi bisa bertindak selaku kuasa hukum,” jelas Alexius perihal status hukum advokat Suhadi yang bertindak selaku kuasa hukum para pemohon eksekusi.

Dengan begitu, lanjut dia, surat permohonan eksekusi atas aset milik almarhum dr. Denianto Wirawardhana harus dibatalkan demi hukum. Sudah tidak berlaku lagi, gugur.

Dipolisikan

Pada bagian lain, Alexius menyatakan, tindakan PN Jakut yang telah melakukan eksekusi uang simpanan almarhum dr. Denianto Wirawardhana di Bank Bumi Artha Tbk sebesar Rp 9,2 miliar pada 25 Mei 2016, adalah perbuatan keliru dan melawan hukum. Mengingat simpanan itu juga menjadi bagian barang bukti (BB) dalam kasus pidana laporan Maria Magdalena Andriati Hartono terhadap para pemohon eksekusi.

“Seharus pengadilan menyadari, bahwa uang simpanan itu adalah BB polisi, dan tidak bisa dieksekusi. Karenanya klien kami akan mempersoalkan ke Komisi Judisial dan Mahkamah Agung. Sedangka para pemohon eksekusi akan dipolisikan,” urainya.

Menurut Alexius, kasusnya bermula dari laporan pidana para pemohon eksekusi yang terdiri dari: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana alias Tian Sin, Martini Suwandinata dan Ferdhi Suwandinata. Mereka adalah saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana.

Dalam laporan Lim Kwang Yauw dkk itu, disebutkan Maria dituduh memalsukan surat dan menyuruh menempatkan keterangan palsu dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan berkaitan dengan pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris yang menerangkan, bahwa Maria Magdalena Andriati Hartono adalah Ahli Waris dari almarhum Denianto Wirawardhana.

Lim Kwang Yauw dkk menuduh Maria dan Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah resmi, dan dua anaknya: Randy William (laki) dan Cindy William (wanita), lahir di luar pernikahan dan dikatakan pula tak pernah diakui anak oleh almarhum.

Menurut Alexius, laporan itu merupakan fitnah. Dua anak itu, secara hukum ada akte lahir yang menerangkan ayah kandungnya adalah Denianto Wirawardhana. Dan almarhum menikah dua kali, pertama dengan wanita asal Jerman, Gabriela Gerda Elfriede Strohbach, mempunyai anak laki bernama: Thomas Wirawardhana, lahir di Jerman pada 31 Mei 1977.

“Lim Kwang Yauw dkk membuat laporan ke polisi pada 16 Nopember 2007. Tak lama berselang, klien saya diproses pidana. Keadilan memihak kepadanya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA membebaskan Maria. Klien saya tak terbukti bersalah,” jelas Alexius.

Justru, lanjutnya, Lim Kwang Yauw dkk menyuruh Notaris Rohana Frieta membuat Akta Keterangan Waris dan Surat Kuasa. Dalam Akta Waris disebutkan, bahwa almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah, tidak mengadopsi anak dan mengangkat anak. Dengan begitu Lim kwang yauw dkk adalah ahli waris dari almarhum Denianto Wirawardhana.

“Akta Keterangan Waris jelas itu palsu, mengingat almarhum Denianto mempunyai dua isteri dan memiliki 3 anak, yakni Thomas Wirawardhana, Randy William dan Cindy William,” ungkap Alexius.

Akta Waris itu kemudian dijadikan alat untuk menggugat perdata Maria ke PN Jakut. Dan pada 19 Januari 2010, pengadilan memenangkan Lim Kwang Yauw dkk selaku penggugat. Tapi Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membatalkan putusan PN Jakut.

“Pertimbangan hukum PT Jakarta, karena Denianto Wirawardhana memiliki anak, maka saudara kandungnya, Lim Kwang Yauw dkk tidak berhak menjadi pewaris,” kata Alexius.

Akan tetapi, putusan kasasi MA tertanggal 30 April 2013 mengabulkan gugatan Lim Kwang Yauw dkk, dan menyatakan sebagai ahli waris almarhum Denianto Wirawardhana.

“Klien saya (Maria) menduga dokumen yang diterbitkan Notaris Rohana Frieta palsu. Kemudian pada 8 Agustus 2008 melapor ke Mabes Polri. Cuma sayangnya, tidak diproses-proses. Kemudian laporan Maria ditarik ke Polda Metro Jaya pada 2015. Kala itu diproses, termasuk menyita aset warisan suami Maria pada 24 Juli 2015,” papar Alexius.

Sayangnya, jelasnya, laporan itu kembali kandas setelah Mabes Polri kembali menariknya untuk diproses. “Sampai hari ini belum juga diproses, sudah sembilan tahun lebih. Merasa hak keadilan diabaikan polisi, klien saya mengajukan gugatan terhadap Kapolri. Inipun kandas, lantaran dijanjikan akan diproses. Apa yang terjadi, setelah gugatan dicabut, Mabes Polri kembali tak meneruskan laporan pidana Maria,” ungkap Alexius.

Sepertinya kekesalan Alexius sudah memuncak. Kinerja polisi yang dinilai buruk, kurang profesional, kemudian dia selaku kuasa hukum Maria mengajukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo, selaku pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja polisi. Gugatan itu sudah dilayangkan ke PN Jakarta Pusat pada 13 Desember 2017.

“Sekarang Ketua PN Jakut nambah pusing kepala. Presiden saja saya gugat, apalagi ketua pengadilan. Jika tetap nekat melakukan eksekusi, saya akan minta MA dan KY meriksanya. Tentu juga saya akan gugat, dan laporkan ke polisi. Ketua PN Jakut sebelumnya saja menyadari kasus yang menjerat klien saya,” ungkapnya. (H. Sinano Esha)