Berkedok Bisnis MLM, Tnets Garuk Duit Masyarakat?

JAKARTA (Koran86.news) –Bareskrim Mabes Polri rencananya pada Senin (4/9/2017) akan memanggil Ketua Umum Komite Penegakan Pro Justitia, Chandra Kirana, berkaitan dengan dugaan penipuan lewat praktik investasi yang dilakukan pemilik PT Transnet Sukses Mandiri, atau lebih dikenal Tnets. Dia bakal dimintai keterangan seputar kasus tersebut.

Saat ini, kata Chandra Kirana, Bareskrim Mabes Polri tengah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Tnets terkait dugaan perhimpunan dana masyarakat.

“Praktik PT Transnet Sukses Mandiri adalah multi level marketing (MLM). Bisnis ini diduga dijadikan kedok untuk merugikan masyarakat,” katanya kepada Koran86.news, Jumat (1/9/2017).

Kata Chandra, Tnets mengaku sudah mengantongi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), syarat hukum yang mesti dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung (direct marketing) alias MLM. Bisnis dengan sistem perekrutan piramida.

Promo Tnets

Lebih jauh dijelaskan, untuk menjaring anggota Tnets kerap melakukan promo bisnis lewat talk show di radio-radio swasta. Juga menggelar diskusi di banyak hotel di Jakarta dan daerah, mengundang berbagai lapisan masyarakat sebagai peserta.

Dikesempatan tour promo, lanjut Chandra, pihak Tnets mengiming-iming dengan slogan: “Jalan-jalan Dapat Duit” kepada masyarakat. Terhadap anggota, perusahaan ini menawarkan pilihan di antaranya: Silver US$ 350 (Rp. 3.150.000), Gold US$ 1.000 (Rp. 9.000.000), dan Platinum US$ 2.300 (Rp. 20.700.000). Adapun kurs ditetapkan sebesar Rp. 9.000 untuk satu dolar Amerika Serikat.

“Jika ingin berjualan tiket online, anggota harus menambah Rp. 150.000,-/members, yang sebenarnya sama sekali tidak ada keistimewaannya.  Selain itu, seluruh anggota diwajibkan membuka rekening di bank tertentu, yang katanya mendapat layanan khusus. Tapi nyatanya bohong, akal-akalan Tnets saja,” ungkapnya.

Jika ada anggota Tnets bertanya, lanjutnya, pemilik Tnets berinisial RW menjelaskan, bahwa SIUPL-nya memakai nama PT House of Princess. “Jawaban itu sudah nggak benar. Mana mungkin ada suatu perusahaan menggunakan surat izin usaha perusahaan lain. Berbeda dengan nama Badan Hukumnya,” ujarnya.

Ketika dicek di BKPM, kata dia, Surat Izin Sementara PT House of Princess sudah kadaluarsa alias tidak berlaku lagi, karena tidak diurus dengan persyaratan yang diwajibkan.

“Di Kementerian Perdagangan, ternyata PT Transnet Sukses Mandiri (Tnets) maupun PT House of  Princess juga tidak memiliki SIUPL. Artinya, karena keberadaannya ilegal, maka dapat dipastikan tidak terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia(APLI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” papar Chandra.

Dia menegaskan, praktik ilegal itu sudah berlangsung sejak 2012. Sudah berapa puluh ribu orang yang direkrut Tnets untuk menjadi anggotanya. Entah sudah berapa banyak dana masyarakat digaruknya. Memang paling empuk bisnis investasi dengan kedok MLM, dalam waktu singkat duit bisa dikumpulkan.

“Kabarnya, pihak Tnets telah dipanggil Satgas Waspada Investasi, yang terdiri dari unsur OJK, BKPM, Kemendag, RIAPLI,dan Bareskrim Mabes Polri. Jika dibiarkan, kasus seperti Tnets seperti bom waktu. Sejauh ini belum diperoleh manfaat yang didapat anggota Tnest, selain pernah menyetor dana untuk investasi,” ujarnya.

Chandra berharap, setelah adanya laporan masyarakat tentang praktik ilegal Tnest, sebaiknya RW selaku pemilik perusahaan itu dicekal, dan seluruh aktivitas bisnisnya di blokir. Jika tidak, dia akan melarikan diri. Banyak pebisnis nakal melakukan hal seperti itu, setelah duit terkumpul, diboyong ke luar negeri.

Liputan: Tim Jurnalis Koran86.news

Editor  : H. Sinano Esha