Di Negara Demokrasi, Rakyat Boleh Gugat Presiden

Kerja polisi dianggap ngeselin, kurang profesional, apakah presiden bisa digugat, selain Kapolri selaku pimpinan lembaga kepolisian? Untuk mengetahui dasar hukum rencana Maria Magdalena Andriati Hartono mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi, Jurnalis Koran86, Yudhistira, mewawancarai Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum. Di bawah ini petikannya.

Jabatan presiden sakral dan dihormati, apakah pantas digugat?

Bukan soal pantas atau tidak. Ini negara hukum. Dibenarkan rakyat menggugat presiden. Baik terkait kebijakan, atau kinerja pemerintahannya yang dinilai telah merugikan rakyat. Yang tidak dibenarkan adalah, menghinanya.

Gugatan itu menunjukan, bahwa saat ini keran de­mok­rasi terbuka. Semakin be­bas­nya rakyat berbicara, kian berkembang pula as­pirasi bermunculan.

Presiden selaku penanggung jawab pemerintahan, harus menghormati gugatan dan proses hukumnya. Apalagi yang menggugat rakyat sendiri.

Apa alasan klien Anda akan menggugat presiden?

Digugat bukan berarti presiden bersalah. Tapi dianggap turut bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan yang dianggap merugikan. Klien saya menganggap, lembaga kepolisian merugikan dirinya, menggantung laporan pidananya sejak 2008. Lembaga itu kan di bawah pengawasan presiden. Itu alasannya.

Jika unsur pidana tidak kuat, ya buat dong SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Karena SP3 nggak dibuat, berarti unsur pidananya ada. Karena bukti, saksi-saksi dan terlapor ada. Logika hukumnya, perkara klien saya mestinya sudah sejak lama diadili di pengadilan. Nyatanya sembilan tahun belum juga diadili.

Klien Anda pernah dilaporkan ke polisi oleh pihak yang kini balik dilaporkan?

Benar. Klien saya pada 2007 dilaporkan oleh saudara-saudara almarhum suaminya. Disangka telah memalsukan surat dan menyuruh notaris memberikan keterangan palsu di dalam akta waris almarhum suaminya.

Anehnya, laporan tertanggal 16 November 2007 itu proses hukumnya cepat diproses polisi. Bulan berikutnya klien saya diadili. Kami anggap polisi bersikap diskriminasi, membedakan pelayanan hukum terhadap Ibu Maria Magdalena.

Tuhan itu adil. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusannya pada 10 Pebruari 2010, menghukum klien saya percobaan.

Tetapi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta  pada 18 Agustus 2010, menyatakan Ibu Maria Magdalena tidak bersalah. Dia dibebaskan. Begitu juga putusan kasasi Mahkamah Agung pada 31 Mei 2011, membebaskan klien saya.

Tuduhan saudara-saudara almarhum suaminya ternyata tidak benar. Kini status putusan terhadap klien saya sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.

Lantas, kenapa laporan klien Anda digantung polisi?

Wah, itu mesti Anda tanya polisi, kenapa laporan Maria Magdalena dipendam selama sembilan tahun, sementara yang memfitnahnya belum juga diadili. Tanda tanya besar, kan?

Saya yakin, jika hal ini ditanya ke Kapolri, beliau pasti juga tidak mengetahui. Termasuk kelanjutan pencabutan gugatan perdata klien saya terhadap Kapolri. Lewat pemberitaan ini, kami berharap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnivian jadi mengetahui kelakuan kinerja bawahannya.

Klien Anda pernah menggugat Kapolri?

Pernah. Pada 12 Juni 2016 Ibu Maria Magdalena mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Kapolri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Nilai gugatan sebesar Rp 100 miliar. Itu dilakukan lantaran klien saya kesal atas perbedaan layanan hukum polisi.

Tapi, di tengah proses persidangan, tiba-tiba klien saya dijanjikan laporan pidananya akan diproses apabila gugatan dicabut. Pada 3 Nopember 2016 gugatan pun dicabut.

Memang benar laporan klien saya diproses, tapi rada aneh. Kenapa penyidik polisi dari Mabes Polri akan kembali memeriksa para terlapor, saksi-saksi, ahli hukum pidana dan ahli perdata. Padahal, semua itu sudah pernah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya.

Perlu ketahui, klien saya awalnya melapor ke Mabes Polri pada 2008, kemudian pada 14 Agutus 2008 kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Meski berjalan lambat, pihak Polda Metro Jaya melakukan penyidikan.

Hingga 2015 proses penyidikan Polda Metro Jaya sebenarnya sudah rampung. Pelapor, terlapor, saksi-saksi, barang bukti dan para pakar/ahli hukum pidana, perdata dan bahasa sudah diindentifikasi. Sudah diperiksa. Tinggal melimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Tapi sayang, hal itu belum juga dilakukan sampai pada 31 Mei 2016 Mabes Polri menarik kembali berkas klien saya dari Polda Metro Jaya. Aneh, kan?

Bagi saya, wajar jika Ibu Maria Magdalena menggugat presiden senilai Rp. 10 miliar. Nggak ada yang salah, kan?

Editor: Sin