Hari Kesaktian Setya Novanto

JAKARTA (Koran86.news) –Bagaimana mungkin Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan hanya dalam waktu sehari, serta belum meriksa calon tersangka, saksi-saksi dan alat-alat bukti, kemudian menetapkan tersangka. Harus ada waktu, tidak akan bisa dilakukan sesingkat itu.

Demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Cepi Iskandar, dalam putusan permohonan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto yang dibacakan pada Jumat (29/9/2017).

Menurut hakim tunggal pada perkara itu, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka tidak sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta referensi lainnya.

Dalam pertimbangan Hakim Cepi, penetapan tersangka harus pada akhir penyidikan, bukan di awal penyidikan. Setelah calon tersangka dan saksi-saksi diperiksa, barulah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

“Termohon (KPK) harus punya waktu untuk menetapkan tersangka. Tidak mungkin dalam waktu singkat, yakni pada 17 Juli 2017 termohon melakukan penyidikan lalu menetapkan tersangka, tanpa terlebih dahulu meriksa calon tersangka serta para saksi lainnya. Sesuatu hal yang tak mungkin dilakukan oleh termohon,” papar Cepi Iskandar dalam pertimbangan putusan praperadilan yang dimohonkan Setya Novanto.

Pada bagian lain hakim tunggal itu menegaskan, penyelidik dan penyidik mestinya jangan tergesa-gesa dan kurang cermat dalam menetapkan atau menentukan satu proses hukum. Sebab, hal tersebut kerap kali membuat penegak hukum tergelincir pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam KUHAP, lanjut Hakim Cepi, ada tahapan penetapan tersangka. Di mana seharusnya KPK menggunakan kewenangan dengan lebih berhati-hati, karena dapat menjurus pada tindakan abuse of power.

“Dari hal-hal tersebut, dengan penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak calon tersangka dapat dilindungi, dan untuk mengetahui apakah bukti itu valid apa tidak,” paparnya dalam pertimbangan putusan.

Disebutan Hakim Cepi, surat perintah penyidikan KPK bernomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 dinilai tidak sah. “Setelah dicermati dari alat bukti yang dimiliki pemohon, tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah,” sebutnya.

Dia menilai, alat bukti yang digunakan KPK dalam menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka adalah alat bukti dari hasil pengembangan tersangka Sugiharto dan Irman. Dan dalam pertimbangannya dikatakan, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Seperti diketahui, surat perintah penyidikan (sprindik) KPK terhadap Setya Novanto diterbitkan pada 17 Juli 2017, dan pada hari itu juga lembaga anti-rasuah itu menetapkan Ketua DPR sebagai tersangka. Adapun surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) baru diterima Novanto pada 18 Juli 2017.

Kecewa

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan rasa kecewa atas putusan praperadilan tersebut. Namn dia tetap menghormati putusan Hakim Cepi Iskandar.

Meski begitu Laode beranggapan putusan itu menjadi kendala bagi KPK dalam mengungkap kasus e-KTP. “Upaya penanganan kasus KTP elektronik jadi terkendala oleh putusan praperadilan,” katanya kepada wartawan, Jumat (29/9/2017).

Lebih jauh Laode mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan tersebut. Namun ditegaskan pula, bahwa KPK tetap melakukan penanganan perkara korupsi e-KTP yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, dan telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Menurut dia, banyak pihak yang diduga terlibat telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. Termasuk di antaranya, Ketua DPR Setya Novanto yang namanya berkali-kali disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan kerugian negara.

“Rasanya sangat tidak adil dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum. Dalam konteks ini, KPK berkeyakinan korupsi KTP elektronik ini tidak hanya melibatkan dua orang saja, yang telah dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Laode.

Hari Kesaktian

Menanggapi putusan PN Jaksel atas praperadilan yang diajukan Setya Novanto, beberapa warga Jakarta menanggapi secara serius. Khususnya soal penanganan kasus yang dilakukan KPK, mengingat tokoh yang dihadapi cukup licin dalam beberapa kasus sebelumnya.

“Saya nggak ngerti hukum, tapi kalau mendengar pertimbangan hakim, rada aneh juga. Kalau nggak salah KPK kan pernah periksa Setya Novanto, saksi-saksi juga sudah diperiksa, kok kata hakim belum pernah diperiksa. Wah, nggak benar itu hakim,” kata Anwar ketika dimintai komentarnya perihal putusan tersebut, Sabtu (30/9/2017).

Anwar berharap Komisi Yudisial (KY) meriksa Hakim Cepi Iskandar lebih teliti lagi. Setidaknya mempertanyakan atas pertimbangan hukum putusannya bertentangan dengan fakta yang ada.

Lain pula komentar Lian. Warga Jakarta Pusat itu berkeyakinan kalau Setya Novanto memang orang sakti. Buktinya, setiap kali dituding terlibat suatu kasus, tak ada satupun aparat hukum mampu menyeretnya ke pengadilan.

“Nah, begitu juga kasus KTP elektronik ini, meski KPK yakin dia (Setya Novanto) diduga terlibat, eh hakim dengan entengnya mematahkan penetapan tersangka terhadap Ketua DPR itu. Ternyata Setnov lebih sakti dari Hari Kesaktian Pancasila. Jadi, Jumat tanggal 29 September 2017 mesti jadi Hari Kesaktian Setya Novanto. Gile, bener….,” gumamnya sambil nyengir.

Liputan: Yudhis

Editor  : H. Sinano Esha