Belum Kantongi IMB, Lippo Nekat jual Meikarta

JAKARTA (Koran86.news)–Jor-joran Lippo Group (Cikarang) mengiklankan megaproyek pemukiman Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, bikin anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih gerah. Pasalnya properti yang ditawarkan kepada masyarakat belum ada izin mendirikan Bangunan (IMB).

“Mestinya Lippo jangan berlebihan beriklan. Apalagi untuk sesuatu yang belum fixed. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2011 (tentang Rumah Susun) tak boleh begitu,” ungkap Alamsyah kepada wartawan seusai bertemu dengan pihak pengembang Lippo Cikarang di Kantor Ombudsman di Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2017).

Untuk itu dia berharap agar pihak Lippo membatasi materi ilan Meikarta yang yang ditawarkan kepada masyarakat sampai IMB di keluarkan pemerintah setempat.

Menurut dia, Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan, bahwa rumah yang boleh dipasarkan dalam bentuk iklan apabila sudah memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang paling utama adalah kepastian sudah adanya IMB.

“Kami (Ombudsman) melihat Lippo sebagai pengembang Meikarta belum mengantongi IMB dari Pemkab Bekasi. Oleh karena itu, sebaiknya pengelola Meikarta (Lippo Group) mengevaluasi produk pemasarannya itu,” pinta Alamsyah.

Pada kesempatan itu, katanya,  Ombudsman RI akan mempelajari Perda Zonasi terkait IMB megaproyek Meikarta yang terhambat. “Ya, kami akan mendalaminya agar bisnis berjalan dengan cepat. Serta tidak ada tumpang tindih peraturan, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam bisnis,” lanjut Alamsyah.

Sementara itu, Project Development Lippo Cikarang, Eddy Triyanto, menduga kenapa Pemda Bekasi belum juga menerbitkan IMB lantaran ada tekanan dari Pemprov Jawa Barat.

“Pemkab Bekasi dapat surat dari Provinsi Jawa Barat agar menghentikan analisis dampak lingkungan (amdal) dulu,” ungkapnya ketika audiensi dengan Ombudsman RI.

Menurut Eddy, Amdal lingkungan merupakan dasar atas terbitnya IMB, dengan estimasi perampungan amdal memakan waktu dua hingga tiga bulan. “Lippo sudah menyerahkanr dokumen terkait Amdal pada Mei 2017 kepada Pemkab Bekasi, dan sudah membayar untuk itu pada 9 Juni 2017,” jelasnya seraya menambahkan, dia sudah memperhitungkan waktu dari mulai proses mendapatkan IMB hingga pemasaran produk.

Berkaitan dengan tudingan Lippo jor-joran beriklan, Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati menjelaskan, apa yang dilakukan itu masih dalam kategori marketing, atau promosi.

“Belum ada transaksi, karena sifatnya masih pemesanan. Ini agar antrean bagus dan fully refundable. Kalau ada apa-apa, misalnya, bisa dikembalikan (uang),” tuturnya.

Liputan: Tim Jurnalis Koran86.news