Kasus Beraoma Duit Jadi Rebutan Oknum Polisi?

Jakarta (Koran86.news), Kasus Maria Magdalena Andriati Hartono, bagi praktisi hukum Piter Siringongo tidak heran lagi. Kata dia, sebagian besar kerja polisi seperti itu, memang. Apalagi berkaitan sengketa warisan, beraroma duit. Diyakininya bakal jadi rebutan oknum polisi.

Nggak aneh lagi. Sekarang ini, mana ada kinerja polisi profesional dalam menangani perkara warisan. Apalagi nilainya puluhan miliar. Pasti cenderung keberpihakan,” kata Piter yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Timur.

Sebaliknya dia mengingatkan polisi, tindakan membiarkan laporan masyarakat, bukan saja melanggar etika profesi, tapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hak masyarakat melapor yang dilanggar.

“Ini tidak bisa dibiarkan, Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas mesti diberitahu. Termasuk Komisi III DPR. Sekalian diramaikan saja, biar dunia tahu kelakuan polisi Indonesia. Kebangetan benar, laporan di gantung kayak gituh,” gumam advokat senior ini bernada sengit.

Menurut dia, jika laporan Maria Magdalena Andriati Hartono tidak memenuhi syarat pidana, atau tak ada bukti kuat, ya hentikan saja laporan tersebut. Kemudian buat surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

“Kalau bukti permulaan cukup kuat, ada saksi dan ada terlapor, tidak ada alasan polisi menggantung laporan anggota masyarakat. Jika kejadiannya seperti ini, bagaimana polisi bisa profesional, dan hukum tegak di negeri ini. Keterlaluan…” ujarnya.

DPR Mesti Bertindak

Praktisi hukum muda jebolan perguruan tinggi di London, Inggris, Rene Putra Tantrajaya mengatakan, kasus yang dialami Maria Magdalena sebenarnya tidak rumit. Sangat sepele. Tapi cuma lemotnya proses hukum yang dilakukan kepolisian. Itu saja. Kasusnya sendiri sederhana.

“Jadi, nggak salah jika timbul dugaan tindakan itu sengaja dilakukan untuk mengulur-ulur waktu agar kasusnya kadaluarsa. Tuntutan pidana Maria Magdalena terhadap keluarga almarhum suaminya gugur karena sudah lewat batas waktu,” papar Rene kepada Koran86 baru-baru ini.

Jelas dia, ketentuan pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP, batas waktu penuntutan pidana pasal 266 KUHP adalah 12 tahun. Artinya, limit waktunya tinggal tersisa 3 tahun, setelah itu laporan jadi kadaluarsa.

“Kapolri mesti menyikapi serius kasus ini. Jika tidak, akan membuat preseden buruk bagi kepolisian. Terlebih soal penegakan hukum,” sarannya.

Di bagian lain dia sependapat dengan Piter Siringoringo, sebaiknya Maria Magdalena mendatangi Komisi III DPR yang membawahi persoalan hukum. Jika melihat kasusnya, wakil rakyat pasti merespon. Dan seharusnya anggota dewan bertindak.

“Rakyat telah dirugikan oleh pelayannya sendiri. Ini tindakan kurang baik, kinerja yang tidak profesional. Ibu Maria mesti mengadu ke DPR, agar Kapolri dimintai pertanggung jawaban atas kinerja anak buahnya,” kata advokat yunior anggota Peradi bernada serius.

 

Liputan: Tim Jurnalis Koran86

Editor  : Sin