Keadilan Maria “Diperkosa” Polisi, Kompolnas dan DPR Bereaksi

JAKARTA, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berjanji akan menindaklanjuti pengaduan advokat Alexius Tantrajaya terkait kasus laporan pidana kliennya, Maria Magdalena Andriati Hartono, yang belum diproses polisi lebih dari sembilan tahun. Atau sejak 8 Agustus 2008.

Dalam Surat No. 1834B/Kompolnas/10/2017 tertanggal 24 Oktober 2017, ditujukan kepada Alexius Tantrajaya ditegaskan, bahwa lembaga ini telah berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Surat No.1834A/Kompolnas/10/2017 tertanggal 24 Oktober, yang intinya agar keluhan (pengaduan) tersebut segera ditindaklanjuti.

Begitu juga dengan pengaduan yang dilayangkan kepada DPR RI. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI, dalam surat No. DA/1504/SETJEN DPR RI/HK.02/10/2017 tertanggal 5 Oktober 2017, membalas surat Alexius Tantrajaya yang dikirim pada 13 September 2017, menyebutkan akan meneruskan surat permohonan perlindungan hukum advokat Alexius Tantrajaya ke pimpinan Komisi III DPR, dan mendesak agar ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Menurut Alexius, pihaknya terpaksa memohon perlindungan hukum kepada DPR dan Kompolnas, mengingat pengaduannya kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak mendapat respon.

“Jika Kompolnas dan DPR RI juga tidak menanggapi, kami terpaksa akan menggugat Presiden Jokowi. Ini harus dipahami, mengingat hak hukum klien kami dirampas oleh negara,” katanya, Jumat (3/11/2017).

Dijelaskan Alexius, permohonan perlindungan hukum itu terkait perkara pidana kliennya, yang melaporkan beberapa orang famili almarhum suaminya, Denianto Wirawardhana, ke Mabes Polri pada 8 Agustus 2008 atas dugaan keterangan palsu di dalam akta waris aset milik suaminya.

Dia mengingatkan, sembilan tahun lebih laporan Maria Magdalena belum juga diproses oleh polisi. Padahal unsur pidananya cukup kuat, yakni ada pelapor, ada terlapor, ada saksi dan barang bukti. Tak ada alasan polisi menghambat laporan Maria Magdalena.

Dia khawatir, jika laporan pidana kliennya tidak segera diproses, akan menjadi sia-sia. Hal itu mengingat masa kadaluarsa laporan pidana adalah 12 tahun. Tepatnya, laporan pidana itu akan berakhir pada 2020.

Laporan kliennya itu, lanjut dia, terkait dugaan keterangan palsu di dalam Akta Keterangan Waris, Akta Surat Kuasa, dan Akta Pernyataan yang dibuat Notaris Rohana Frieta atas permintaan para terlapor: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata (keluarga almarhum suami kliennya).

“Awalnya klien saya melapor ke Bareskrim Mabes Polri pada 8 Agustus 2008, dengan laporan No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III,” jelas Alexius.

Seminggu kemudian, tepatnya pada14 Agustus 2008, laporan itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. “Saya pikir akan ditindaklanjuti. Ternyata, nggak. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun nasibnya tidak jelas. Meski begitu, saya tak pernah bosan mendesak pihak Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Mabes Polri agar menindak lanjuti penyidikan,” ungkapnya.

Dikatakan Alexius, delapan tahun berselang, pada 25 April 2016 Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 6, Nomor: B/2106/IV/2016/Dit.Reskrimum yang isinya, laporan kliennya segera diproses, dan akan dilakukan gelar perkara untuk menyatakan dan meningkatkan status keluarga almarhum suami Maria sebagai tersangka.

“Tapi ternyata gelar perkara itupun batal dilakukan. Biang keroknya muncul Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/WAS/V/2016/BARESKRIM tertanggal 12 Mei 2016. Isinya, perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 dari Polda Metro Jaya ke Wassidik Bareskrim,” papar Alexius kesal.

Pelimpahan kembali laporan tersebut ke Mabes Polri diperkuat oleh surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/8931/V/2016/Datro, tanggal 25 Mei 2016, perihal Pelimpahan Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008. Itu artinya, laporan kliennya jelas-jelas diping-pong oleh polisi. Tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Anehnya, lanjut Alexius, ketika Maria balik dilaporkan oleh keluarga suaminya dengan tuduhan menguasai warisan, justru Polda Metro Jaya begitu sigap memprosesnya. Dalam waktu singkat laporan No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT “1”, tanggal 16 Nopember 2007dilimpahkan ke PN Jakarta Utara.

“Perlu diketahui, polisi yang menangani laporan klien saya dan laporan keluarga suaminya nggak jauh beda, yakni Unit IV Sat II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Anehkan, laporan klien saya nggak diproses bertahun-tahun, sementara laporan keluarga suaminya cepat diproses polisi,” ungkap Alexius.

Ternyata Tuhan berpihak kepada Maria, lanjut Alexius, putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011, menyatakan Maria Magdalena Andriati Hartono tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.

“Mumpung masih tersisa 3 tahun, klien saya kini mempersoalkan sikap diskriminasi polisi. Menuntut keadilan yang terabaikan. Intinya, polisi telah membedakan laporan masyarakat. Laporan Maria ditunda-tunda, sementara laporan keluarga almarhum suaminya cepat diproses. Ini kan nggak benar,” pungkas Alexius.

Liputan: Yudhis