Maria Ngadu ke DPR, Polisi Petieskan Perkara 9 Tahun

JAKARTA (Koran86.news)–Semangat Maria Magdalena Andriati Hartono, isteri almarhum Denianto Wirawardhana, tak mengenal putus asa. Sekalipun Presiden Jokowi maupun Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengacuhkan permintaan perlindungan hukumnya, ia kali ini memohon kepada DPR. Dengan harapan, wakil rakyat itu dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang terzolimi.

Melalui Kantor Hukum Alexius Tantrajaya & Partners, selaku kuasa hukum, pada Rabu (13/9/2017) ia melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Komisi III DPR-RI. tembusan kepada Kapolri, Kompolnas, Kabareskrim, Kadiv-Propam.

Dalam surat itu dijelaskan, bahwa laporan pidana terhadap beberapa saudara almarhum suaminya ke Mabes Polri pada 8 Agustus 2008 atas dugaan keterangan palsu di dalam akta keterangan waris, sudah sembilan tahun lebih masih belum ada peningkatan status para terlapornya. Padahal unsur pidananya cukup kuat, yakni ada pelapor, ada terlapor, ada saksi dan barang bukti. Tak ada alasan polisi menghambat laporannya.

“Minta perlindungan ke Presiden, sudah. Ke Kapolri, malah lebih awal. Tapi laporan pidana saya tidak jelas nasibnya. Padahal masa kadaluarsa laporan pidana itu 12 tahun. Artinya, tinggal tiga tahun lagi. Nah, sekarang saya minta perlindungan Komisi III DPR. Semoga dapat respon positif, agar polisi diperintahkan memprosesnya. Kalau juga tak disambut, berarti benar apa kata banyak orang kalau hukum di Indonesia tak bisa diharapkan,” kata Maria Magdalena kepada jurnalis Koran86.news, Kamis (14/9/2017).

Jika apa yang dikhawatirkannya itu jadi fakta, itu artinya wacana DPR yang ingin menyerahkan penyidikan kasus korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada polisi, sebaiknya dipikirkan kembali. Tak tertutup kemungkinan dikemudian hari ada kasus korupsi yang terlunta-lunta proses hukumnya karena satu dan lain hal.

Kasus laporan Maria Magdalena yang cuma sepele, tapi lantaran masalah sengketa warisan, maka diduga ada intervensi yang telah menghambat proses penyidikan. Makanya perkara jadi tidak jelas, meski sudah dilaporkan sejak 2008.

Sementara itu, menurut Alexius Tantrajaya, laporan kliennya terkait dugaan keterangan palsu di dalam Akta Keterangan Waris, Akta Surat Kuasa, dan Akta Pernyataan yang dibuat Notaris Rohana Frieta atas permintaan para terlapor: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata (keluarga almarhum suami kliennya).

“Klien kami melaporkan mereka ke Bareskrim Mabes Polri pada 8 Agustus 2008, dengan laporan No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III,” kata Alexius.

Seminggu kemudian, lanjutnya, atau tepatnya pada14 Agustus 2008, laporan kliennya itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Alexius pikir laporan kliennya akan ditindaklanjuti oleh polisi. Ternyata, dari hittungan bulan ke bulan, tahun ke tahun, nasibnya semakin tidak jelas. “Meski begitu saya tak pernah bosan mendesak pihak Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Mabes Polri agar menindak lanjuti penyidikan,” ungkapnya.                                  Rumah Warisan yang Disengketakan

Dikatakan Alexius, delapan tahun berselang, pada 25 April 2016 Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 6, Nomor: B/2106/IV/2016/Dit.Reskrimum yang isinya, laporan kliennya segera diproses, dan akan dilakukan gelar perkara untuk menyatakan dan meningkatkan status keluarga almarhum suami Maria sebagai tersangka.

“Ternyata gelar perkara batal dilakukan. Biang keroknya adalah Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/WAS/V/2016/BARESKRIM tertanggal 12 Mei 2016. Isinya, perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 dari Polda Metro Jaya ke Wassidik Bareskrim,” papar Alexius kesal.

Pelimpahan kembali laporan tersebut ke Mabes Polri diperkuat oleh surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/8931/V/2016/Datro, tanggal 25 Mei 2016, perihal Pelimpahan Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008. Itu artinya, laporan kliennya jelas-jelas diping-pong oleh polisi. Tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Anehnya, lanjut Alexius, ketika Maria balik dilaporkan oleh keluarga suaminya dengan tuduhan menguasai warisan, justru Polda Metro Jaya begitu sigap memprosesnya. Dalam waktu singkat laporan No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT “1”, tanggal 16 Nopember 2007dilimpahkan ke PN Jakarta Utara.

“Perlu diketahui, polisi yang menangani laporan klien kami dan laporan keluarga suaminya nggak jauh beda, yakni Unit IV Sat II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Anehkan, laporan klien kami nggak diproses bertahun-tahun, sementara laporan keluarga suaminya cepat diproses polisi,” ungkap Alexius.

Ternyata, di pengadilan Tuhan berpihak kepada Maria, kata Alexius. Putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011, menyatakan Maria Magdalena Andriati Hartono tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.

“Mumpung masih tersisa 3 tahun, klien kami kini mempersoalkan sikap diskriminasi polisi. Menuntut keadailan yang terabaikan. Intinya, polisi telah membedakan laporan masyarakat. Laporan Maria ditunda-tunda, sementara laporan keluarga almarhum suaminya cepat diproses. Ini kan nggak benar,” pungkas Alexius.

Liputan: Dhika PS

Editor  :  H. Sinano Esha