Nekat, Janda Anak Dua Bakal Gugat Presiden Jokowi

Soal rakyat gugat presiden, di era reformasi sudah tidak aneh lagi. Mantan Presiden SusiloBambang Yudhoyono (SBY), di masa pemerintahannya, ratusan kali digugat masyarakat. Tak masalah. Cuma, gugatan terhadap Presiden Joko Widodo terbilang nekat. Gara-gara kesal sama polisi, presiden yang digugat janda beranak dua.

 

Jakarta (Koran86.news), Dalam pikiran Maria Magdalena Andriati Hartono, mentang-mentang dirinya janda, seenak perutnya saja oknum-oknum di kepolisian mempermainkannya. Sejak 2008 dia melulu digombalin, dijanjikan laporan pidananya bakal diproses. Sembilan tahun dia menanti, namun sayang kasusnya belum juga dilimpahkan ke pengadilan. Masih mendekam di kepolisian. Padahal kadaluarsa laporan pidananya itu berlimit waktu 12 tahun. Berarti tinggal sisa tiga tahun lagi.

“Saya yakin, jika hal ini dialami oleh Pak Jokowi, pasti akan sama kesalnya seperti yang saya rasakan. Heran, apa maksud polisi menggantung laporan saya?” gumamnya kepada Jurnalis Koran86 di Jakarta, awal Agustus 2017.

Wanita yang ditinggal wafat suaminya, Denianto Wirawardhana, 10 tahun silam ini bertekat menggugat Presiden Jokowi dengan nominal Rp.10 miliar. Alasannya masuk akal, yakni berkaitan rasa keadilannya yang ditelantarkan oleh orang-orang di lembaga pemerintahan, dalam hal ini kepolisian, yang notabene di bawah kekuasaan presiden selaku kepala negara.

Dia berharap, dengan menggugat presiden akan terungkap siapa biang keroknya. Agar presiden mengetahui, bahwa laporan pidana yang dilakukannya sejak 8 Agustus 2008, masih belum diproses. Padahal masalahnya tidak berat, hanya terkait pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yakni, suatu keterangan di dalam akte waris diduga palsu yang dibuat dinotaris.

“Apa iya, wong cuma laporan pemalsuan saja prosesnya sampai bertahun-tahun, berlarut-larut, diulur-ulur hingga kadaluarsa. Masalah macam ini harus diketahui presiden,” ujar perempuan paruh baya ini.

Dijelaskan Maria Magdalena, rencana menggugat Presiden Jokowi merupakan klimaks dari upaya yang sudah dilakukan selama sembilan tahun belakangan ini. Sebab, sebelumnya, gugatan terhadap Kapolri ke  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2 Juni 2016, juga tidak membuahkan hasil.

“Pada saat majelis hakim memproses gugatan saya, kuasa Kapolri dalam jawabannya menyatakan laporan saya itu akan segera diproses. Asal saja gugatan dicabut. Saya pikir, Kapolri nggak bakal ingkar janji,” katanya.

Karena janji itu, lanjutnya, gugatan pun dicabut pada 3 Nopember 2016. Dan setahun kemudian, tepatnya pada 4 Juli 2017, wanita ini mendapat surat dari Mabes Polri yang menerangkan, bahwa hasil pemeriksaan polisi terhadap Thomas Wirawardhana alias Thomas Lichte, didapat kejelasan yang bersangkutan adalah putra almarhum Denianto Wirawardhana dari perkawinan dengan wanita warga negara Jerman, Gabriela Gerda Elfiriede Strohbach.

“Di dalam surat itu, polisi menyatakan Thomas Wirawardhana adalah anak kandung almarhum suami saya. Dengan begitu, cukup jelas bahwa dia (Thomas) selaku pewaris harta benda milik mendiang Denianto Wirawardhana. Termasuk kedua anak hasil perkawinan dengan saya, yakni Randy William dan CindyWilliam yang masih di bawah umur,” paparnya.

Tetapi, tegas Maria, para saudara kandung almarhum suaminya, sebagaimana surat waris yang mereka buat di kantor notaris, menyatakan bahwa almarhum tidak memiliki anak dan karenanya seluruh warisan menjadi milik saudara kandungnya. Disebutkan pula dalam akte tersebut, bahwa Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah.

“Semua itu fitnah. Saya punya bukti akte kelahiran kedua anak saya yang menyatakan ayah kandungnya adalah Denianto Wirawardhana. Surat waris palsu itu diduga dibuat hanya untuk menguasai seluruh harta milik suami saya,” kata Maria bernada sengit.

Untuk itu dia melaporkan perbuatan keji keluarga almarhum suaminya ke Mabes Polri. Yang dilaporkan diantaranya: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana alias Tian Sin, Martini Suwandinata dan Ferdhi Suwandinata.

Tambahkan Maria, bahwa surat Mabes Polri tertanggal 4 Juli 2017 itu seolah-olah polisi sudah memberikan konpensasi kepada dirinya setelah gugatan terhadap Kapolri dicabut. Terlebih lagi, di dalam surat itu, disebutkan pula polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana dan Ferdhi Suwandinata.

Sementara terlapor Martini Suwandinata, jelasnya, polisi belum bisa meriksa lantaran yang bersangkutan kini menetap di Singapura. Dan Mabes Polri akan meminta keterangan para saksi ahli.

“Buat saya, surat itu aneh dan mengada-ada. Sebab, ketika laporan saya ditangani Polda Metro Jaya pada tahun 2009, setelah dilimpahkan dari Mabes Polri, seluruh terlapor sudah diperiksa, termasuk meminta pendapat ahli pidana, perdata dan bahasa. Eh, sekarang polisi malah akan meminta pendapat ahli lagi. Gimana ceritanya? Sudahlah, ini saya anggap akal-akalan saja, mengulur waktu. Wajar kan jika saya gugat presiden?” ujar Maria.

Meski kecewa, namun dia berusaha minta penjelasan kepada Kapolri melalui surat yang dikirimnya pada 15 Juni 2017, dan ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo. Dan kini Maria sudah habis kesabarannya.

“Jika sampai Agustus 2017 laporan saya masih di gantung, belum ada tindaklanjutnya, suka atau tidak suka, Presiden Joko Widodo yang juga bertanggungjawab atas kinerja kepolisian bakal saya gugat. Ini bukan gertak sambel. Saya sudah minta kesedian kuasa hukum saya untuk membuat gugatan. Saya juga berharap, Pak Presiden jangan mau dibohongi…,” tegas Maria di akhir pembicaraan.

 

Liputan: Jurnalis Koran86

Editor  : Sin