Pengadilan Tipikor Menado Bebaskan Advokat Notje

MENADO (Koran86.news) –Advokat Notje Otje Karamoy (NOK) alias Notje dibebaskan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Menado pimpinan Alfi Usup karena tidak terbukti bersalah sebagaimana jaksa penuntut umum (JPU) mendakwanya, yakni melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, Senin (30/10/2017).

Selain itu, dalam amar putusan majelis hakim merintahkan JPU agar melepas Notje dari Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng, Menado, Sulawesi Utara (Sulut).

“Hak-hak terdakwa (Notje) dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Menetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon,” papar Alfi Usup dalam putusannya.

Di dalam amar putusan disebutkan keterangan ahli Teuku Nasarullah soal penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta keterangan ahli Dr. Humphry Djemaat soal perihal pelanggaran kode etik Advokat yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Juga dipaparkan keterangan ahli Forensik Liguistik Unsrat, Jean Imbang, yang menganalisis kalimat “Jangan tanda tangan BAP” yang dilontarkan Notje selaku penasehat hukum kliennya, Jerry Item, tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk perintah. Melainkah harus dilihat sebagai bentuk saran atau nasehat.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebut, berdasarkan fakta di persidangan, di mana keterangan para saksi tidak menyebutkan, kalau kalimat yang dilontarkan Notje tanpa disertai paksaan atau ancaman. Untuk itu majelis hakim tak sependapat dengan dakwaan JPU.

Jadi Preseden

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dr. Humphrey Djemat dalam kesaksiannya mengatakan, kasus advokat Notje dipaksakan. Sebagai upaya pembunuhan profesi advokat.

Dia mengingatkan, kasus ini jangan jadi preseden, yang pada intinya seolah-olah advokat diancam harus mengikuti kemauan penyidik. Menakut-nakuti para advokat, yang berakhir dibungkamnya suara profesi tersebut.

“Ini tidak boleh terjadi. Masyarakat pencari keadilan harus mendapatkan pembelaan dari advokat. Dan profesi ini bersifat bebas, mandiri dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Jika diperlakukan seperti ini (dipersalahkan JPU atas pembelaan klien), ya habis sudah profesi advokat,”  kata Humphrey kepada wartawan seusai kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Menado, Selasa (12/9/2017).

Dijelaskan, dalam Undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003 dan kode etik bersama organisasi advokat, terkait dengan pelanggaran kode etik harus diajukan ke dewan kehormatan.

“Dewan kehormatan inilah yang memutuskan apakah seorang advokat itu melanggar kode etik atau tidak,” katanya.

Pada bagian lain Humphrey mencontoh, bahwa organisasi advokat tidak bisa menuding seorang jaksa telah melakukan pelanggaran kode etik. Sebab, yang berhak menyatakan seperti itu adalah dewan kehormatan jaksa itu sendiri. Tidak ada institusi lain dapat melakukan hal tersebut.

“Intinya seperti itu, yang berhak mengadili advokat melanggar kode etik adalah institusinya sendiri (dewan kehormatan. Pertanyaanya, apakah dalam kasus ini sudah ada pelanggaran yang diputuskan oleh dewan kehormatan advokat?” papar Humphrey dalam kesaksian.

Ditegaskan,  dalam kasus advokat Notje belum ada putusan dewan kehormatan advokat menyatakan yang bersangkutan bersalah melanggar kode etik. Yang terjadi, JPU malah mendakwa Notje melanggar ketentuan tersebut.

“Sebagai saksi ahli, kasus ini prematur. Telah mendahului yang semestinya diputuskan oleh dewan kehormatan advokat,” katanya.

Seperti diketahui, Notje dituding melanggar hukum dengan sangkaan menghalang-halangi penyelidikan maupun penyidikan Kejari Tomohon saat mengusut kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan komputer dan aplikasi di DP2KBMD Tomohon 2013 silam, yang menjerat Jerry Item.

(H. Sinano Esha)