PN Jakarta Utara Nekat, Barang Bukti Polisi Mau Dieksekusi

JAKARATA (Koran86.news) –Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) berencana akan melakukan eksekusi tanah/bangunan rumah toko (Ruko) di Jl. Pluit Timur, dan rumah tinggal di Jl. Pluit Mas, Jakarta Utara, pada Senin (18/12/2017). Padahal dua obyek sengketa itu masih jadi barang bukti (BB) Polda Metro Jaya dalam perkara pidana, dan masih dalam penyitaan polisi sejak 24 Juli 2015.

Tindakan eksekusi yang berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10.U4/10068/HK.02/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 30 April 2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut beberapa praktisi hukum yang dihubungi Koran86.news, tidak ada alasan bagi PN Jakut melakukan tindakan eksekusi di obyek sengketa pidana, sekalipun ada putusan perdata yang sudah memiliki kepastian hukum atas obyek sengketa yang sama.

“Perihal adanya sengketa pidana atas obyek yang sama, pengadilan tak bisa serta merta melakukan eksekusi. Apalagi jika ada perlawanan dari para pihak yang bersengketa atas tindakan eksekusi. Sebaiknya eksekusi ditunda sampai ada putusan pidana,” kata James Purba, advokat senior yang juga menjabat sebagai Vice President DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Sabtu (16/12/2017).

Menurut dia, jika aset yang dijadikan sengketa pidana berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, polisi wajib melakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti (BB). Hal ini sebenarnya pengadilan mesti mengetahui, dan harus pula diketahui karena berkaitan dengan proses hukum.

Begitu juga dikatakan Sugeng Teguh Santoso, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi yang mencalonkan diri sebagai Walikota Bogor pada Pilkada 2018. Katanya, pengadilan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa yang dijadikan BB pidana.

“Secara hukum tidak bisa di eksekusi. Logikanya, bagaimana mungkin aset yang telah ditetapkan jadi BB oleh polisi di ekeskusi,” tegas advokat senior yang biasa disapa STS kepada Koran86.news terkait rencana PN Jakut akan melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa pidana, Jumat malam (15/12/2017).

Ditambahkan STS, jika PN Jakut tetap nekat melakukan eksekusi, maka akan berakibat hilangnya obyek sengketa yang merupakan BB pidana. “Lain soal jika polisi telah mengangkat, atau melepas kembali aset sitaan tersebut. Selama masih dalam status sitaan, aset tersebut tetap melekat menjadi BB,” katanya mengingatkan.

Konflik Hukum

Advokat senior Paskalis Pieter, yang juga anggota Peradi dan selalu vokal untuk pelanggaran hukum, mengingatkan ketua pengadilan agar tidak bertindak gegabah. Eksekesi atas obyek yang masih berstatus sengketa, menurut dia, akan menimbulkan konflik hukum. Bakal memunculkan benturan terhadap kasus itu sendiri.

“Jelas tidak mungkin obyek sengketa itu dieksekusi, sepanjang kasus pidananya belum diputus pengadilan, dan mempunyai kekuatan hukum. Ketua pengadilan yang menerbitkan surat eksekusi dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum,” tegasnya kepada Koran86.news, Jumat malam (15/12/2017).

Kepada pihak yang merasa dirugikan, advokat ini bersaran sebaiknya tindakan sepihak pengadilan melakukan eksekusi dilaporkan kepada Komisi Yudisial (KY) dan Bidang Pengawasan Hakim pada Mahkamah Agung (MA).

“Tidak semestinya pengadilan merampas hak keadilan para pihak yang mencari keadilan. Justru pengadilan harus menjunjung tinggi hak hukum itu, bukan sebaliknya,” kata Paskalis.

Pada bagian lain, dia kembali mengingatkan PN Jakut, bagaimana jika ternyata putusan pidana menyatakan, bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan dalam persidangan perdata ternyata palsu. Sementara obyek yang disengketakan sudah dieksekusi, sudah berada di tangan pihak yang menang perdata.

“Ini yang aku maksud akan muncul konflik hukum baru, benturan baru. Pengadilan tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya selaku eksekutor putusan perdata. Perlu diketahui, sekarang ini ketua pengadilan bisa dipidana loh,” ujar Paskalis lebih jauh.

Upaya Pidana

Lain pula pandangan advokat Andi Hakim atas rencana PN Jakut yang akan melakukan eksekusi terhadap obyek BB polisi. Praktisi hukum ini sambil canda mengatakan, sekarang ini hukum kadang yang benar bisa disalahkan, dan yang salah bisa dibenarkan.

“Faktanya, proses hukum perdata menang, tapi belum tentu kasus pidananya menang pula. Bisa jadi sebaliknya. Alangkah bijaknya jika ketua pengadilan menunda eksekusi sampai ada putusan pidana, sekalipun putusan perdata sudah inkracht,” saran Andi Hakim, Rabu (16/12/2017).

Apalagi, lanjut dia, laporan pidananya terkait obyek sengketa yang sama. “Bisa saja ada dugaan pemalsuan atas bukti-bukti atas aset obyek tersebut. Eksekusi memang boleh dilakukan atas perintah ketua pengadilan, sepanjang tidak ada upaya hukum lain. Karena ini ada upaya pidana, pengadilan harus menundanya,” katanya lebih jauh.

Hal yang sama dikatakan advokat muda yang tercatat sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Ardian Rizaldi. Kata dia, secara hukum obyek sengketa yang telah disita, apalagi dijadikan BB, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Termasuk dieksekusi.

“Apakah pengadilan bisa menjamin, setelah dieksekusi obyek sengketa itu tidak dihilangkan oleh para pihak? Persoalannya kan obyek itu disita polisi untuk BB. Ketua pengadilan mesti mikir kembali, jangan nekat melakukan aksi eksekusi,” sarannya seraya mengingatkan, jangan mentang-mentang pengadilan “wakil Tuhan” di dunia, sesukanya bertindak.

Rampas Aset Waris

Sementara itu, Alexius Tantrajaya selaku  kuasa hukum Maria Magdalena Andriati Hartono (Maria), isteri almarhum dr. Denianto Wirawardhana, pemilik obyek sengketa yang akan dieksekusi PN Jakut, menjelaskan, aset milik suami kliennya yang tidak termasuk obyek penyitaan polisi berupa uang tunai sebesar Rp. 9,2 miliar yang disimpan Bank Bumi Arta di Jakarta.

“PN Jakut telah mengeksekusi uang tunai almarhum yang tidak termasuk BB polisi. Uang itu diserahkan kepada pihak yang bukan ahli warisnya. Sekalipun bukan jadi BB, kami berencana akan mempersoalkan pengadilan ke ranah hukum, mengingat aset dalam kasus perdata tetap merupakan BB bagi kasus pidananya,” paparnya kepada Koran86.news, Kamis (14/12/2017).

Menurut Alexius, kasusnya bermula dari laporan pidana: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana alias Tian Sin, Martini Suwandinata dan Ferdhi Suwandinata. Mereka adalah saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana.

Dalam laporan Lim Kwang Yauw dkk itu, disebutkan Maria dituduh memalsukan surat dan menyuruh menempatkan keterangan palsu dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan berkaitan dengan pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris yang menerangkan, bahwa Maria Magdalena Andriati Hartono adalah Ahli Waris dari almarhum Denianto Wirawardhana.

Lim Kwang Yauw dkk menuduh Maria dan Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah resmi, dan dua anaknya: Randy William (laki) dan Cindy William (wanita), lahir di luar pernikahan dan dikatakan pula tak pernah diakui anak oleh almarhum.

Menurut Alexius, laporan itu merupakan fitnah. Dua anak itu, secara hukum ada akte lahir yang menerangkan ayah kandungnya adalah Denianto Wirawardhana. Dan almarhum menikah dua kali, pertama dengan wanita asal Jerman, Gabriela Gerda Elfriede Strohbach, mempunyai anak laki bernama: Thomas Wirawardhana, lahir di Jerman pada 31 Mei 1977.

“Lim Kwang Yauw dkk membuat laporan ke polisi pada 16 Nopember 2007. Tak lama berselang, klien saya diproses pidana. Keadilan memihak kepadanya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA membebaskan Maria. Klien saya tak terbukti bersalah,” jelas Alexius.

Justru, lanjutnya, Lim Kwang Yauw dkk menyuruh Notaris Rohana Frieta membuat Akta Keterangan Waris dan Surat Kuasa. Dalam Akta Waris disebutkan, bahwa almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah, tidak mengadopsi anak dan mengangkat anak. Dengan begitu Lim kwang yauw dkk adalah ahli waris dari almarhum Denianto Wirawardhana.

“Akta Keterangan Waris jelas itu palsu, mengingat almarhum Denianto mempunyai dua isteri dan memiliki 3 anak, yakni Thomas Wirawardhana, Randy William dan Cindy William,” ungkap Alexius.

Akta Waris itu kemudian dijadikan alat untuk menggugat perdata Maria ke PN Jakut. Dan pada 19 Januari 2010, pengadilan memenangkan Lim Kwang Yauw dkk selaku penggugat. Tapi Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membatalkan putusan PN Jakut.

“Pertimbangan hukum PT Jakarta, karena Denianto Wirawardhana memiliki anak, maka saudara kandungnya, Lim Kwang Yauw dkk tidak berhak menjadi pewaris,” kata Alexius.

Akan tetapi, putusan kasasi MA tertanggal 30 April 2013 mengabulkan gugatan Lim Kwang Yauw dkk, dan menyatakan sebagai ahli waris almarhum Denianto Wirawardhana.

“Klien saya (Maria) menduga dokumen yang diterbitkan Notaris Rohana Frieta palsu. Kemudian pada 8 Agustus 2008 melapor ke Mabes Polri. Cuma sayangnya, tidak diproses-proses. Kemudian laporan Maria ditarik ke Polda Metro Jaya pada 2015. Kala itu diproses, termasuk menyita aset warisan suami Maria pada 24 Juli 2015,” papar Alexius.

Sayangnya, jelasnya, laporan itu kembali kandas setelah Mabes Polri kembali menariknya untuk diproses. “Sampai hari ini belum juga diproses, sudah sembilan tahun lebih. Merasa hak keadilan diabaikan polisi, klien saya mengajukan gugatan terhadap Kapolri. Inipun kandas, lantaran dijanjikan akan diproses. Apa yang terjadi, setelah gugatan dicabut, Mabes Polri kembali tak meneruskan laporan pidana Maria,” ungkap Alexius.

Sepertinya kekesalan Alexius sudah memuncak. Kinerja polisi yang dinilai buruk, kurang profesional, kemudian dia selaku kuasa hukum Maria mengajukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo, selaku pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja polisi. Gugatan itu sudah dilayangkan ke PN Jakarta Pusat pada 13 Desember 2017.

“Sekarang Ketua PN Jakut nambah pusing kepala. Presiden saja saya gugat, apalagi ketua pengadilan. Jika tetap nekat melakukan eksekusi, saya akan minta MA dan KY meriksanya. Tentu juga saya akan gugat, dan laporkan ke polisi. Ketua PN Jakut sebelumnya saja menyadari kasus yang menjerat klien saya,” ungkapnya. (H. Sinano Esha)