Presiden Jokowi Abaikan Panggilan Pengadilan?

JAKARTA (Koran86.news) –Dua kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun pihak kuasa hukumnya tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), padahal pihak pengadilan sudah secara resmi memanggilnya terkait adanya gugatan perdata dari advokat senior Alexius Tantrajaya.

Majelis Hakim pimpinan Robert, yang mengadili gugatan tersebut, akan memanggil Presiden Jokowi kembali untuk persidangan pada Rabu (31/1/2018). Jika yang bersangkutan tidak hadir lagi, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan materi gugatan.

“Kami akan kirim surat panggilan ke tiga. Apabila tak hadir lagi, sidang berlanjut tanpa kehadiran tergugat maupun pihak kuasa hukumnya. Aturan hukumnya begitu,” kata Hakim Robert sebelum menutup persidangan ke dua tanpa kehadiran Presiden Jokowi, Rabu (24/1/2018).

Banyak pihak menyesali sikap Presiden Jokowi tidak memberitahukan ketidakhadirannya di persidangan. Mestinya, jika sibuk dengan urusan negara, presiden bisa mendegelasikan kuasa hukum untuk hadir di pengadilan. Padahal pihak pengadilan sudah dua kali memberitahukan adanya sidang tuntutan atas presiden.

“Apa alasan Presiden Jokowi abaikan panggilan pengadilan? Ini tidak bisa dibenarkan. Bagaimana hukum di negeri bisa tegak, rakyat taat hukum, jika pimpinannya mengabaikan hukum. Sangat disayangkan,” celoteh seorang pengunjung sidang.

Ditambahkan, dia merasa aneh atas sikap Presiden Jokowi yang selalu tanggap terhadap permasalahan rakyatnya, tapi kenapa untuk urusan hukum yang satu ini agak kurang tanggap. Dua kali mangkir di persidangan, seolah-olah mengecilkan tuntutan hukum seorang warga.

Sementara itu, pihak PN Jakpus membenarkan belum ada tanggapan, baik dari sekretariat kepresidenan maupun Kejaksaan Agung selaku kuasa hukum negara perihal adanya gugatan pengacara Alexius Tantrajaya terhadap presiden. Termasuk respon penggilan sidang.

“Dalam konteks hukum, harusnya para pihak hadir di persidangan. Tapi, bagi saya nggak masalah. Yang penting persidangan berlanjut, dan presiden harus menjalankan putusan pengadilan apabila nanti gugatan saya dikabulkan majelis hakim,” papar Alexius Tantrajaya kepada Koran86.news seusai sidang, Rabu (24/1/2018).

Hak Keadilan

Gugatan terhadap Presiden Jokowi yang dilayangkan Alexius Tantrajaya ke PN Jakpus pada 13 Desember 2017 terkait kinerja aparat kepolisian yang dinilai kurang profesional, yakni mengabaikan hak keadilan kliennya, Maria Magdalena Andriati Hartono, berupa penelantaran laporan pidana selama 9 tahun lebih. Atau sejak 8 Agustus 2008.

Menurut Alexius, adalah kewajiban advokat memberikan pelayanan hukum terhadap kliennya. Gugatan terhadap presiden merupakan salah satu dari bentuk pelayanan dimaksud.

“Gugatan ini landasannya adalah, karena aparat kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada klien saya. Saya nilai, kinerja polisi kurang profesional,” kata Alexius kepada wartawan di PN Jakpus, sesudah persidangan, Rabu (10/1/2018).

Ditegaskan, mengingat kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum, yakni sikap pembiaran yang dilakukan aparat negara terhadap Maria Magdalena Andriati Hartono, maka sepantasnya presiden selaku Pimpinan Tertinggi Negara Republik Indonesia mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dan hal itu merupakan kewajiban hukum Kepala Negara.

“Selain itu, tindakan ini (menggugat presiden) juga berangkat dari rasa kecewa saya terhadap Presiden Jokowi, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komisi III DPR dan institusi hukum lainnya,” papar Alexius.

Sebab, lanjutnya, seluruh surat permohonan perlindungan hukum, sebagai upaya pihaknya yang dikirimkan kepada mereka, ternyata tidak memberikan harapan. Tidak satupun dari mereka memberikan jalan ke luar atas pengabaian rasa keadilan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kliennya.

“Terakhir saya melayangkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Kompolnas. Pada 24 Oktober 2017 saya mendapat jawaban, isinya: kasus kliennya itu sudah diklarifikasi kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak lama,” jelas Alexius.

Tapi nyatanya, ungkap advokat ini, hingga gugatan terhadap presiden dilayangkan ke PN Jakpus, belum ada tindaklanjut atas kasus Maria dari aparat kepolisian (Kapolri), sebagaimana disebutkan Kompolnas dalam surat jawabannya.

“Begitu juga Komisi III DPR. Surat perlindungan hukum yang saya kirim hanya dibalas dengan jawaban normatif. Sementara saya dan klien butuh solusi hukum,” ujar advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

Pada bagian lain ditegaskan Alexius, rasa kecewa membuatnya nekat mengajukan gugatan terhadap presiden yang dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepolisian, selaku aparat negara di bawah pimpinan presiden.

Akta Waris

Dijelaskan advokat ini, laporan kliennya terkait dugaan keterangan palsu di dalam Akta Keterangan Waris, Akta Surat Kuasa, dan Akta Pernyataan yang dibuat Notaris Rohana Frieta atas permintaan para terlapor: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardha, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata. Mereka adalah saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana, suami kliennya.

Dikatakan Alexius, salah satu keterangan palsu disebutkan, bahwa almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak dan mengakui anak. Tetapi fakta hukumnya, almarhum menikah dua kali (isteri pertama warga Jerman, yang kedua Maria) dan mempunyai 3 anak, yakni: Thomas Wirawardhana, Randy William dan Cindy William.

“Klien saya melapor keluarga almarhum suaminya ke Bareskrim Mabes Polri pada 8 Agustus 2008, dengan laporan No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III,” melanggar pasal 266 KUHP. Jo. Pasal 263 KUHP, papar Alexius.

Seminggu kemudian, lanjutnya, atau tepatnya pada14 Agustus 2008, laporan kliennya itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Alexius pikir laporan kliennya akan ditindaklanjuti oleh polisi. Ternyata, dari hitungan bulan ke bulan, tahun ke tahun, nasibnya semakin tidak jelas. “Meski begitu saya tak pernah bosan mendesak pihak Polda Metro Jaya agar menindak lanjuti penyidikan,” ungkapnya.

Dikatakan Alexius, delapan tahun berselang, pada 25 April 2016 Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 6, Nomor: B/2106/IV/2016/Dit.Reskrimum yang isinya, laporan kliennya segera diproses, dan akan dilakukan gelar perkara untuk peningkatan status para Terlapor.

“Tapi ternyata gelar perkara itupun batal dilakukan. Biang keroknya muncul Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/WAS/V/2016/BARESKRIM tertanggal 12 Mei 2016. Isinya, perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 dari Polda Metro Jaya ke Wassidik Bareskrim,” papar Alexius kesal.

Pelimpahan kembali laporan tersebut ke Mabes Polri diperkuat oleh surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/8931/V/2016/Datro, tanggal 25 Mei 2016, perihal Pelimpahan Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008. Itu artinya, laporan kliennya jelas-jelas diping-pong oleh polisi. Tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Anehnya, lanjut Alexius, ketika Maria balik dilaporkan oleh keluarga suaminya dengan tuduhan menguasai warisan, justru Polda Metro Jaya begitu sigap memprosesnya. Dalam waktu singkat laporan No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT “1”, tanggal 16 Nopember 2007 dilimpahkan ke PN Jakarta Utara.

“Perlu diketahui, polisi yang menangani laporan klien kami dan laporan keluarga suaminya nggak jauh beda, yakni Unit IV Sat II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Anehkan, laporan klien kami nggak diproses bertahun-tahun, sementara laporan keluarga suaminya cepat diproses polisi,” ungkap Alexius.

Ternyata Tuhan berpihak kepada Maria, katanya, putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011, menyatakan Maria Magdalena Andriati Hartono tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.

“Mumpung masa kadaluarsa laporan tersisa dua tahun lebih, saya ajukan gugatan kepada presiden dalam konteks mempersoalkan sikap diskriminasi polisi. Menuntut keadilan yang terabaikan. Intinya, polisi telah membedakan laporan masyarakat. Laporan Maria ditunda-tunda, sementara laporan keluarga almarhum suaminya cepat diproses. Ini kan nggak benar,” papar Alexius.

Ditambahkan, akibat terabaikan laporan pidana kliennya selama bertahun-tahun, salah satu barang bukti berupa tabungan almarhum suaminya sebesar Rp 9, 2 miliar di Bank Bumi Arta, pada tahun 2016 telah dikuras oleh saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana, melalui eksekusi kasus perdata di PN Jakarta Utara.

“Eksekusi itu bakal saya perkarakan, mengingat dana tabungan tersebut merupakan barang bukti perkara pidana klien saya yang diabaikan polisi selama ini,” pungkas Alexius. (Sin)