Setnov Laporkan Petinggi KPK, Advokat Alexius Protes Keras

JAKARTA (Koran86.news) –Begitu cepatnya proses hukum yang dilakukan polisi atas laporan Ketua DPR Setyo Novanto (Setnov) terhadap dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, membuat advokat senior Alexius Tantrajaya geram. Dia melempar protes keras terhadap jajaran kepolisian, lebih khusus kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dalam kaitan ini Alexius menuding polisi melakukan diskriminasi, dan berniat mengajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi, mengingat presiden juga bertanggung jawab atas kinerja polisi.

“Bayangkan saja, kuasa hukum Setyo Novanto melaporkan Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke polisi pada 9 Oktober 2017, sebulan kemudian, tepatnya pada 7 November 2017 statusnya dinaikan menjadi penyidikan,” paparnya.

Menurut dia, perubahan status tersebut dinilai luar biasa. Dalam satu bulan polisi mampu meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli. Yakni, mulai ahli bahasa, pidana dan hukum tata negara.

“Profesional sekali kerja polisi untuk kasus yang satu ini. Tapi kenapa, laporan pidana klien saya, Maria Magdalena Andriati Hartono, sejak 8 Agustus 2008 belum diproses polisi sampai hari ini. Saya protes keras, polisi telah melakukan diskriminasi keadilan,” ungkap Alexius.

Padahal, lanjutnya, kasus Maria sederhana sekali, yakni melaporkan beberapa orang keluarga almarhum suaminya, Denianto Wirawardhana, yang diduga membuat akte ahli waris palsu atas warisan suaminya.

“Kalau dibandingkan kasus Setyo Novanto, kasus klien saya sepele sekali. Tapi aneh, sudah sembilan tahun lebih ditelantarkan polisi. Ini kan sama saja diskriminasi, padahal di mata hukum rakyat dan pimpinan DPR sama. Tidak dibedakan,” kata Alexius.

Ditambahkan, dianggap telah polisi mengabaikan keadilan kliennya, pihaknya pun tidak tinggal diam. “Saya terus berusaha, berkirim surat memohon perlindungan hukum kepada Ombudsman, DPR, Kompolnas, Kapolri sampai Presiden,” jelasnya.

Anehnya, satupun belum ada yang bereaksi. Bahkan, Alexius pernah mengajukan gugatan kepada Kapolri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Juni 2016. Sayangnya, di tengah jalan gugatan dicabutnya (3 November 2016) lantaran pihak Kepolisian berjani akan memproses laporan Maria Magdalena.

“Nyatanya, sampai hari ini laporan klien saya tetap saja ditelantarkan. Upaya terakhir kami, yakni akan mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi. Karena Kepolisian adalah institusi pemerintah di bawah pengawasan langsung presiden” kata Alexius.

Soal rakyat gugat presiden, jelasnya, di era reformasi ini sudah tidak aneh lagi. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ratusan kali masyarakat mengajukan gugatan.

Dia berharap, dengan menggugat presiden akan terungkap siapa biang keroknya, yang mengabaikan proses hukum sejak 8 Agustus 2008. Sekaligus mengungkap keberpihakan oknum polisi jika memproses hukum terkait kasus warisan. Kasus basah.

“Contohnya kasus klien saya ini, saya menduga ada keberpihakan oknum polisi, sehingga proses hukumnya berlarut-larut. Nggak seperti laporan Setyo Novanto, dalam waktu sebulan polisi tanggap memprosesnya. Ada apa ini? Presiden harus mengetahui,” pungkas Alexius bertanya.

(H. Sinano Esha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *