Sidang Presiden Digugat, Majelis Hakim Ngeri Hadapi Jokowi?

JAKARTA, (Koran86.news) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pimpinan Robert menolak gugatan advokat Alexius Tantrajaya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), alasannya tindakan menggugat tidak dilengkapi surat kuasa subtitusi dari kliennya.

Menurut majelis hakim, dengan tidak adanya surat kuasa dari klien untuk menggugat pihak lain dalam konteks kasus terkait, maka sudah sepantasnya gugatan ditolak. Tidak ada hak seorang advokat mengajukan gugatan tanpa persetujuan tertulis dari kliennya.

Lebih jauh majelis hakim dalam putusannya menilai, bahwa gugatan itu merupakan coba-coba yang dilakukan Alexius Tantrajaya.

Tentu saja putusan itu bikin advokat senior tersebut meradang. Dia tak habis pikir, kenapa persepsi majelis hakim terhadap gugatannya keliru. Padahal gugatan yang diajukan bersifat pribadi advokat yang merasa profesinya disepelekan oleh pihak kepolisian.

“Ini gugatan profesi, tak ada kaitannya dengan klien, meski dasarnya kasus klien. Tapi, ya, nggak seperti itulah persepsi hakim. Gugatan dianggap tak berkualitas karena tidak ada surat kuasa dari klien. Aneh…,” kata Alexius seusai sidang, Rabu (21/2/2018).

Menurut Alexius, majelis hakim salah persepsi dengan mempertanyakan surat kuasa subtitusi dari klien. “Ini gugatan pribadi, tak ada urusannya dengan klien. Selain itu, dalam persidangan tidak eksepsi dari tergugat karena memang sengaja mangkir,” gumam Alexius bernada kesal.

Merasa hak keadilannya terabaikan, kepada wartawan advokat ini berencana akan menyurati Komisi Yudisial (KY). Dia berharap lembaga tersebut memeriksa putusan majelis hakim pimpinan Robert yang mengadili gugatannya.

Sementara itu, Ridwan, salah satu pengunjung sidang menilai, amar putusan tersebut bersifat banci. Jauh dari logika hukum, dan keadilan penggugat (Alexius) terabaikan. Menurut dia, mestinya majelis hakim memperhatikan gugatan tersebut. Setidaknya, dikabulkan. Terlebih, baik tergugat maupun pihak yang dikuasakan, sekalipun tak pernah hadir di persidangan.

“Kalau boleh disimpulkan, jika gugatan dikabulkan, majelis hakim ngeri menghadapi Presiden Jokowi. Takut dipensiunkan dini, barangkali. Tapi, utusan itu, dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum,” paparnya.

Gugatan Alexius

Pada persidangan sebelumnya, di dalam gugatan Alexius disebutkan, laporan Maria Magdalena Andriati Hartono (Maria) terkait dugaan keterangan palsu pada Akta Keterangan Waris, Akta Surat Kuasa, dan Akta Pernyataan yang dibuat Notaris Rohana Frieta atas permintaan saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana, suami Maria. Mereka adalah: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardha, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata.

Disebutkan Alexius Tantrajaya pada gugatannya, salah satu alasan kenapa Maria melapor saudara kandung suaminya ke Mabes Polri, sebagaimana tertera pada No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III tertanggal 8 Agustus 2008, yaitu terkait keterangan mereka di dalam akta yang menyebutkan, bahwa almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak dan mengakui anak di luar perkawinan.

Padahal, papar gugatan, semasa hidupnya almarhum menikah dua kali. Isteri pertama Gabriela Elfriede Strohbach (warga Jerman), dan mempunyai anak bernama Thomas Wirawardhana. Lahir pada 31 Mei 1977.

“Almarhum juga menikah dengan Maria Magdalena Andriati Hartono, dan mempunyai dua anak: Randy William (23 Nopember 1977) dan Cindy William (15 Juni 2000),” sebut Alexius di persidangan.

Oleh karenanya, urai gugatan, para terlapor (saudara kandung almarhum suami Maria) ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum Denianto Wirawardhana. Sebagaimana keterangan yang ada di dalam akta yang dibuat Notaris Rohana Frieta.

Dalam gugatan Alexius mengatakan, pada14 Agustus 2008 laporan Maria dilimpahkan dari Mabes Pilri ke Polda Metro Jaya. Namun tidak ditindaklanjuti hingga 25 April 2016. Di mana delapan tahun kemudian Polda Metro Jaya baru menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 6, Nomor: B/2106/IV/2016/Dit.Reskrimum yang isinya, laporan Maria segera diproses, dan akan dilakukan gelar perkara untuk peningkatan status para terlapor.

“Tetapi, sebelum gelar perkara dilakukan, tiba-tiba muncul Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/WAS/V/2016/BARESKRIM tertanggal 12 Mei 2016. Isinya, perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 dari Polda Metro Jaya ke Wassidik Bareskrim,” jelasnya.

Dikatakan pula, pelimpahan laporan tersebut kembali ke Mabes Polri diperkuat oleh surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/8931/V/2016/Datro, tanggal 25 Mei 2016, yakni perihal Pelimpahan Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008. Laporan Maria tersebut dibuat mondar-mandir oleh polisi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Alexius dalam gugatan menjelaskan, ketika Maria dilaporkan oleh para saudara kandung almarhum suaminya, dituduh menguasai warisan almarhum Denianto Wirawardhana, Polda Metro Jaya cepat memproses. Dalam waktu singkat, laporan No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT “1”, tanggal 16 Nopember 2007 dilimpahkan ke PN Jakarta Utara.

“Polisi yang menangani laporan Maria dan laporan keluarga almarhum suaminya tidak beda. Sama, yakni Unit IV Sat II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Laporan Maria bertahun-tahun belum diproses,tapi laporan keluarga suaminya cepat sekali diproses polisi,” papar Alexius kepada majelis hakim di persidangan.

Dijelaskan, baik hakim PN Jakut, Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011, menyatakan Maria Magdalena Andriati Hartono tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.

Selain dilaporkan ke polisi, tambah Alexius pada gugatannya, Maria juga digugat secara perdata oleh keluarga almarhum suaminya ke PN Jakut. Pada pengadilan tingkat pertama (PN Jakut) gugatan itu dikabulkan, namun di tingkat banding Pengadilan Tinggi putusan tersebut dibatalkan. Dan di persidangan kasasi di Mahkamah Agung, putusan PN Jakut dikuatkan.

“Akibat lambannya polisi memproses laporan Maria, akhirnya salah satu barang bukti berupa tabungan almarhum suaminya sebesar Rp 9, 2 miliar di Bank Bumi Arta, pada tahun 2016 telah dikuras oleh saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana, melalui eksekusi kasus perdata di PN Jakut,” ungkapnya. (H. Sinano Esha)