Sidang Presiden Digugat, Semakin Jelas Polisi Tak Profesional

JAKARTA (Koran86.news) – Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun pihak yang dikuasakan tidak hadir, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pimpinan Robert tetap melanjutkan persidangan gugatan advokat senior Alexius Tantrajaya terhadap presiden, Rabu (7/2/2018).

Acara persidangan lanjutan ke tiga itu, selain kesimpulan majelis hakim  atas persidangan sebelumnya, Alexius juga menyerahkan beberapa barang bukti kepada majelis hakim. Salah satunya adalah Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Mabes Polri kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) tertanggal 29 Januari 2018.

Di persidangan majelis hakim menyatakan, pada sidang selanjutnya, Rabu (21/2/2018), pengadilan akan menjatuhkan putusan sekalipun presiden maupun yang dikuasakan tidak datang.

“Dua minggu ke depan majelis akan memutus perkara ini, mengingat proses hukum sudah terpenuhi,” kata Hakim Robert sebelum menutup sidang, Rabu (7/2/2018).

Alexius sepenuhnya menyerahkan kepada majelis hakim, mengingat pembuktian sudah diserahkan. Dia berharap gugatan diterima seluruhnya oleh pengadilan. Yakni, menghukum presiden agar merintahkan Kapolri agar segera menyelesaikan proses hukum laporan kliennya, Maria Magdalena Andriati Hartono, yang terbengkalai sejak Agustus 2008. Kemudian melimpahkan perkaranya kepada kejaksaan untuk disidangkan.

“Yang penting lagi, dalam amar disebutkan, bahwa putusan harus lebih dulu dilaksanakan meski ada verzet, bantahan, banding maupun kasasi,” kata Alexius kepada Jurnalis Koran86.news seusai sidang, Rabu (7/2/2018).

Pada kesempatan itu dia memperlihatkan SPDP Mabes Polri yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Surat bernomor: B/12/I/2018/Dittipidum, tertanggal 29 Januari 2018 dan ditandatangani Direkserse Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Herry Rudolp Nahak.

Dalam SPDP itu disebutkan, bahwa polisi sudah melakukan penyidikan sejak 9 September 2008 atas perkara dugaan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik tertanggal 11 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta. Para terlapor: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana alias Kim Tan, Sutjiadi Wirawardhana alias Tian Sin, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata.

“SPDP mengakui adanya penyidikan sejak 9 September 2008, sebulan setelah klien saya melapor. Tapi sudah sembilan tahun lebih progresnya tidak jelas, tanpa alasan yang tidak jelas juga. Itu artinya, kinerja kepolisian belum profesional, sebagaimana diharapkan masyarakat,” papar Alexius.

Majelis hakim, lanjutnya, tentu punya penilaian terhadap bukti tersebut. Apapun alasannya, tentu tidak bisa dibenarkan secara hukum. Bayangkan, mulai penyidikan sejak 9 September 2008 hingga Pebruari 2018 statusnya masih mengambang. Tidak ada kejelasan, sementara batas waktu laporan pidana tersebut 12 tahun.

“Kadaluarsa laporan klien saya tinggal 3 tahun lagi. Jika batas waktu itu habis, klien saya kehilangan hak keadilannya. Saya tidak tahu, kenapa polisi mengabaikan hak hukum masyarakat seperti klien saya,” ujar Alexius.

Presiden Bisa Dimakzulkan

Sementara itu, praktisi hukum senior Paskalis Pieter menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang tidak merespon hak hukum rakyatnya, dan tak peduli atas panggilan sidang pengadilan. Menurut dia, hal itu bisa dikategorikan pelecehan terhadap hukum.

“Sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, mestinya presiden menyadari bahwa di mata hukum semua sama. Apakah itu rakyat jelata maupun pejabat. Tidak ada perbedaan,” paparnya kepada Jurnalis Koran86.news terkait ketidakhadiran presiden di pengadilan yang sudah dipanggil secara resmi, Kamis (1/2/2018).

Ditambahkan, apabila panggilan pengadilan sudah tiga kali berturut-turut diabaikan, maka majelis hakim yang mengadili dapat manjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek). Artinya, tergugat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Secara hukum dapat dibenarkan. Putusan ini berbahaya bagi pejabat seperti presiden. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat tunduk kepada hukum. Jangan sekali-kali mengabaikan aturan hukum,” saran Paskalis.

Terlebih lagi bagi presiden. Dikhawatirkan putusan pengadilan itu disalahgunakan oleh lawan politik untuk mendesak DPR memakzulkannya, karena dianggap telah melanggar konstitusi.

“Sangat tidak pantas apabila seorang presiden mengabaikan panggilan sidang. Karena itu contoh yang tidak baik bagi rakyat. Sebagai pimpinan harus mengedepankan tauladan. Jadilah contoh yang baik. Kalau pemimpinnya melanggar hukum, rakyatnya pun akan ikut-ikutan,” pungkas Paskalis.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan senada. Sangat tidak baik jika seorang presiden tidak patuh hukum, sementara negara yang dipimpinnya merupakan negara hukum.

“Mustinya beliau (Presiden Jokowi) harus memberi contoh yang baik kepada rakyatnya, terutama menyangkut masalah kepatuhan hukum. Dan yang saya tahu, di Istana, di sekitar beliau itu, kan banyak orang pintar hukum. Tapi kok, kenapa tidak mengutus orang untuk hadir di dalam persidangan. Ini kan namanya tidak menghormati, bahkan tidak mengindahkan hukum.” papar politis Partai Gerindra kepada wartawan, Senin (5/2/2018).

Gugatan Alexius

Pada persidangan sebelumnya, di dalam gugatan Alexius disebutkan, laporan Maria Magdalena Andriati Hartono (Maria) terkait dugaan keterangan palsu pada Akta Keterangan Waris, Akta Surat Kuasa, dan Akta Pernyataan yang dibuat Notaris Rohana Frieta atas permintaan saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana, suami Maria. Mereka adalah: Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardha, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata.

Disebutkan Alexius Tantrajaya pada gugatannya, salah satu alasan kenapa Maria melapor saudara kandung suaminya ke Mabes Polri, sebagaimana tertera pada No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III tertanggal 8 Agustus 2008, yaitu terkait keterangan mereka di dalam akta yang menyebutkan, bahwa almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak dan mengakui anak di luar perkawinan.

Padahal, papar gugatan, semasa hidupnya almarhum menikah dua kali. Isteri pertama Gabriela Elfriede Strohbach (warga Jerman), dan mempunyai anak bernama Thomas Wirawardhana. Lahir pada 31 Mei 1977.

“Almarhum juga menikah dengan Maria Magdalena Andriati Hartono, dan mempunyai dua anak: Randy William (23 Nopember 1977) dan Cindy William (15 Juni 2000),” sebut Alexius di persidangan.

Oleh karenanya, urai gugatan, para terlapor (saudara kandung almarhum suami Maria) ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum Denianto Wirawardhana. Sebagaimana keterangan yang ada di dalam akta yang dibuat Notaris Rohana Frieta.

Dalam gugatan Alexius mengatakan, pada14 Agustus 2008 laporan Maria dilimpahkan dari Mabes Pilri ke Polda Metro Jaya. Namun tidak ditindaklanjuti hingga 25 April 2016. Di mana delapan tahun kemudian Polda Metro Jaya baru menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 6, Nomor: B/2106/IV/2016/Dit.Reskrimum yang isinya, laporan Maria segera diproses, dan akan dilakukan gelar perkara untuk peningkatan status para terlapor.

“Tetapi, sebelum gelar perkara dilakukan, tiba-tiba muncul Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/WAS/V/2016/BARESKRIM tertanggal 12 Mei 2016. Isinya, perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 dari Polda Metro Jaya ke Wassidik Bareskrim,” jelasnya.

Dikatakan pula, pelimpahan laporan tersebut kembali ke Mabes Polri diperkuat oleh surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/8931/V/2016/Datro, tanggal 25 Mei 2016, yakni perihal Pelimpahan Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008. Laporan Maria tersebut dibuat mondar-mandir oleh polisi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Alexius dalam gugatan menjelaskan, ketika Maria dilaporkan oleh para saudara kandung almarhum suaminya, dituduh menguasai warisan almarhum Denianto Wirawardhana, Polda Metro Jaya cepat memproses. Dalam waktu singkat, laporan No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT “1”, tanggal 16 Nopember 2007 dilimpahkan ke PN Jakarta Utara.

“Polisi yang menangani laporan Maria dan laporan keluarga almarhum suaminya tidak beda. Sama, yakni Unit IV Sat II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Laporan Maria bertahun-tahun belum diproses,tapi laporan keluarga suaminya cepat sekali diproses polisi,” papar Alexius kepada majelis hakim di persidangan.

Dijelaskan, baik hakim PN Jakut, Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011, menyatakan Maria Magdalena Andriati Hartono tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.

Selain dilaporkan ke polisi, tambah Alexius pada gugatannya, Maria juga digugat secara perdata oleh keluarga almarhum suaminya ke PN Jakut. Pada pengadilan tingkat pertama (PN Jakut) gugatan itu dikabulkan, namun di tingkat banding Pengadilan Tinggi putusan tersebut dibatalkan. Dan di persidangan kasasi di Mahkamah Agung, putusan PN Jakut dikuatkan.

“Akibat lambannya polisi memproses laporan Maria, akhirnya salah satu barang bukti berupa tabungan almarhum suaminya sebesar Rp 9, 2 miliar di Bank Bumi Arta, pada tahun 2016 telah dikuras oleh saudara kandung almarhum Denianto Wirawardhana, melalui eksekusi kasus perdata di PN Jakut,” ungkapnya. (H. Sinano Esha)