Hendardi: “Gatot Nurmantyo Jangan Membuat Keputusan Strategis”

JAKARTA (Koran86.news) –Penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahyanto sebagai calon Panglima TNI oleh Jokowi, adalah pilihan tepat. Selain akan menopang kebijakan maritim pemerintahan Jokowi, juga mengembangkan tradisi rotasi antar matra dalam tubuh TNI yang kontributif bagi penguatan soliditas TNI.

Begitu dikatakan Hendardi, Ketua SETARA Institute, dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi Koran86.news, Selasa (5/12), berkaitan dengan pencalonan Hadi Tjahyanto sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Menurut dia, penunjukan Hadi lebih efektif mengingat masa pensiun yang bersangkutan masih cukup lama sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menata organisasi TNI semakin baik.

Marsekal Hadi Tjahjanto, lanjut Hendardi, memiliki rekam jejak yang baik dan berprestasi. Pilihan Jokowi sejalan dengan aspirasi elemen masyarakat sipil agar Jokowi memilih Panglima baru dengan memperhatikan banyak segi, semata-mata untuk kepentingan organisasi TNI dan untuk kepentingan nasional.

“Calon panglima pilihan Jokowi ini dipastikan akan memperoleh persetujuan bulat dari parlemen, karena rekam jejak dan prestasinya yang memadai sebagai calon panglima. Tidak ada alasan obyektif yang kuat bagi DPR untuk tidak menyetujui usulan Jokowi,” katanya.

Lebih jauh disebutkan, dukungan dari kalangan parlemen dan elemen masyarakat sipil atas penunjukan Presiden Jokowi kepada Hadi Tjahjanto merupakan indikator kepercayaan publik. Bahwa yang bersangkutan cocok untuk memimpin korps TNI agar terwujudnya prajurit yang bersih dan profesional.

“Maka sudah selayaknya pula korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mendukung langkah politik Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI,” ujar Hendardi.

Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, ungkapnya, kebijakan rotasi antarmatra TNI untuk posisi Panglima TNI, telah terbukti mampu menjadi instrumen menjaga soliditas TNI. Karena itu, konvensi ketatanegaraan itu perlu diteruskan. Pilihan atas KSAU sebagai calon pengganti Panglima TNI adalah langkah tepat.

Hendardi juga menambahkan, tentang momentum pengusulan Panglima TNI secara normatif adalah hal biasa. Terlebih lagi Panglima TNI Gatot Nurmantyo telah memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian, proses pergantian jabatan panglima bukanlah hal yang istimewa.

“Justru pengusulan pada awal Desember ini menjawab kemungkinan proses di DPR yang membutuhkan waktu memadai untuk melakukan fit and proper test,” katanya.

Pada bagian lain, Ketua SETARA Institute ini mengingatkan, sejalan pengajuan calon Panglima TNI yang baru ke DPR, secara etika kepemimpinan, panglima yang saat ini menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis.

“Misalnya, melakukan mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana-rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan. Seperti diketahui, pada Senin (4/11) Panglima TNI Gatot Nurmantyo berencana melibatkan ormas-ormas dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018,” ungkap Hendardi seraya menambahkan, pengamanan Pilkada bukanlah tugas utama TNI dan ormas-ormas, malah justru akan menyuburkan vigilantisme. (*/sin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *