Nasib Miris TKI: Dihukum Mati dan Korban Kriminal

Dr. Humphrey Djemat, SH, LLM

TENAGA Kerja Indonesia asal Berebes, Jawa Tengah, Karni binti Medi Tarsim dan Siti Zaenab binti Duhri Rupa asal Bangkalan, Madura, dihukum mati secara diam-diam oleh pemerintah Arab Saudi pada 14 dan 16 April 2015. Tindakan itu tidak diketahui pemerintah Indonesia. Ini diakuinya sebagai kecolongan diplomatik.

Berbeda pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebelum dilaksanakan hukuman mati, pemerintah Indonesia sudah mengetahuinya. Kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) cukup baik dalam memantau perkembangan nasib para TKI yang terancam hukuman mati.

Terlebih dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Kasus WNI/TKI Yang Terancam Hukuman Mati (Satgas TKI) pada 2011 dan 2012 oleh Presiden SBY. Satgas TKI ini bersama BNP2TKI menggalang kerjasama dengan pihak pengacara setempat (negara TKI bekerja) untuk memberi perlindungan hukum.

Hasilnya, sekitar 76 TKI terbebas dari ancaman hukuman mati, baik di Arab Saudi, Tiongkok, Hongkong dan Malaysia. Sayangnya, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Satgas TKI tak lagi berlanjut. Bahkan, kasus hukum TKI/WNI, seolah dibiarkan atau menjadi tanggung jawab pelakunya. Dan BNP2TKI sepertinya tak berdaya memberi perlindungan hukum terhadap pahlawan devisa tersebut.

Buntutnya, setelah Karni binti Medi Tarsim dan Siti Zaenab binti Duhri Rupa, menyusul yang akan dipancung adalah Cicih, TKI asal Kerawang, Jawa Barat. Dan masih menunggu 36 orang lainnya siap dipancung. Begitu juga TKI di Malaysia, Tiongkok dan Hongkong, ratusan orang akan mengalami nasib serupa.

Untuk mengetahui tentang TKI yang terjerat hukuman mati, serta kinerja Satgas TKI yang terbilang sukses menyelamatkan puluhan TKI, di bawah ini petikan wawancara Jurnalis Koran86 H. Sinano Esha dengan DR Humphrey R Djemat, SH, LLM, anggota Satgas TKI bentukan Presiden SBY sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang bekerjasama dengan BNP2TKI.

—————————————————————————————————————————————–

TKI Karni dan Siti Zainab dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi, tanpa diketahui pemerintah Indonesia. Kenapa hal itu sampai terjadi, apakah tidak ada koordinasi antara dua pemerintahan tersebut?

Pemerintah Arab Saudi tidak akan memberitahu perihal eksekusi mati dilaksanakan, baik kepada pemerintah maupun keluarga terpidana mati bersangkutan. Hal itu merupakan kebijakan pemerintah Arab Saudi.  Hak hukum di sana tidak bisa diintervensi.

Saya pernah tanyakan. Jawabannya, pemerintah Arab Saudi tak ingin pelaksanaan hukuman mati diganggu oleh adanya protes, atau upaya untuk menggagalkan hukuman. Itu sebabnya tak ada pemberitahuan. Baru diberitahukan setelah dieksekusi.

Kepada pejabat Arab Saudi saya pernah jelaskan, bahwa pemberitahuan eksekusi mati penting, mengingat Indonesia peduli terhadap nasib warganya yang bekerja di luar negeri. Sekaligus untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia dan parlemen.

Namun pemerintah Arab Saudi tetap pada kebijakan politiknya, bahwa tidak akan memberitahu kapan pelaksanaan hukuman mati.

Karena tak ada kewajiban pemberitahuan, pemerintah Indonesia yang mestinya pro-aktif. Memantau terus perkembangan warganya yang terancam hukuman mati. Dalam konteks ini, tidak ada alasan kecolongan jika Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kementerian Luar Negeri pro-aktif. Kapan waktu eksekusi pastu diketahui.

Begitu juga BNP2TKI, tidak boleh lengah. Lembaga ini harus terus menerus memantau nasib TKI/TKW yang terancam hukuman mati. Juga tidak bisa pasrah menunggu kabar kematian tanpa berbuat sesuatu.

Tidak diketahuinya jadwal eksekusi Karni dan Siti Zainab, membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi lengah, terutama Kemenlu, KBRI dan BPN2TKI. Mestinya hal ini tak boleh terjadi.

Sebagai mantan anggota Satgas TKI di era pemerintahan Presiden SBY, Anda bisa menjelaskan kenapa BNP2TKI pada masa itu begitu peduli terhadap kasus hukum TKI?

Seperti saya sebutkan di atas, BNP2TKI harus pro-aktif, harus berkoordinasi dengan KBRI maupun Kemenlu sebagai fron terdepan. Terutama mengumpulkan berbagai Informasi terkait perkembangan hukumnya. Sekaligus info penting bagi keluarga terpidana mati.

Hal itu disadari betul BNP2TKI di era Presiden SBY. Artinya, bukan sekedar peduli, tapi juga harus menyadari bahwa fungsi dan perannya adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan TKI/TKW.

Namanya juga lembaga yang menangani tenaga kerja, jadi tidak boleh tinggal diam. Harus maksimal, dan bila perlu membebaskan TKI dari ancaman hukuman mati. BNP2TKI dan Satgas TKI era Presiden SBY (2011-2012), sedikitnya membebaskan 76 TKI di Arab Saudi dari hukuman mati.

Ini sebagai bukti, bahwa BPN2TKI era Presiden SBY begitu bertanggung jawab terhadap para pekerja di luar negeri. Adapun sekarang ini, menurut saya, kurang maksimal memberi perlindungan terhadap TKI/TKW, sehingga eksekusi Karni dan Siti Zainab sampai kecolongan. Tidak diketahui kapan waktu pelaksanaannya.

Apakah dibenarkan, masalah hukum TKI di luar negeri menjadi porsinya Kemenlu, padahal persoalan itu merupakan tanggung jawab Kemenaker dengan BNP2TKI-nya?

Sebenarnya ada job description masing-masing. Karena ini berkaitan persoalan WNI di luar negeri, jadi tidak bisa lepas dari keterlibatan Kemenlu. Secara diplomatik yang diakui adalah Kemenlu atau KBRI.

Sementara lembaga yang bertanggung jawab terhadap TKI, mesti berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mengetahui perkembangan nasib dan proses hukumnya. Hal ini lantaran Kemenaker maupun BNP2TKI tidak bisa langsung menangani TKI terjerat hukum.

Bukan masalah dapat dibenarkan atau tidak, ini persoalan WNI yang bekerja di luar negeri. Jika terjerat hukum, otomatis Kemenlu dan KBRI yang menanganinya. Sementara BNP2TKI selaku lembaga ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan hukum.

Salah satunya adalah membentuk Satgas. Presiden SBY melalui Keputusan Presiden (Kepres) No 17 Tahun 2011 dan Kepres No.8 Tahun 2012, membentuk Satgas TKI untuk memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang terancam hukuman mati.

Satgas TKI bukan mengambil alih peran BNP2TKI, tapi bekerjasama memberikan advokasi dan bantuan hukum. Dengan begitu, TKI/TKW yang bermasalah merasa terbela. Lebih khusus yang terancam hukuman mati. Terpidana mati tercatat di China, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi dan negara lainnya.

Selain itu, guna meringankan kerja Kemenlu maupun KBRI, Satgas TKI menunjuk pengacara setempat untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, BNP2TKI maupun Satgas WNI TKI cukup berkoordinasi untuk mengetahui kelanjutan proses hukum dan nasib TKI di dalam penjara.

Kasus hukum Karni dan Siti Zainab itu sudah cukup lama, kalau nggak salah sejak Gus Dur (Abdurrahman Wahid) jadi presiden. Satgas TKI juga sempat menanganinya, bahkan sudah menunjuk pengacara Arab Saudi untuk melakukan pembelaan. Tapi kok aneh ya, pelaksanaan eksekusinya sampai nggak ada yang mengetahui. Padahal, untuk mengetahui perkembangan dua terpidana itu, sebenarnya pemerintah Indonesia tinggal berkoordinasi dengan pengacara sana (Arab Saudi) yang sudah Satgas TKI kontrak.

Menurut data, sampai tahun 2017 masih ratusan TKW/TKI di banyak negara terancam hukuman mati. Kenapa perlindungan hukum BNP2TKI pemerintahan Presiden Jokowi tidak maksimal, sebagaimana masa pemerintahan Presiden SBY?

Sekarang ini, kayaknya tak ada perhatian khusus terhadap persoalan TKI di luar negeri. BNP2TKI kurang banyak berperan seperti era Presiden SBY, membentuk Satgas TKI untuk memberi perlindungan hukum, melalui kerjasama dengan pengacara Indonesia (AAI) maupun luar negeri.

Situasi politik sekarang ini, setelah Indonesia melakukan ekseskusi mati massal terpidana narkoba, saya ragu apakah perlindungan hukum terhadap TKI/TKW akan seberhasil seperti masa pemerintahan SBY.

Ini lantaran esensi pemerintah Indonesia sekarang ini begitu mudah melaksanakan hukuman mati. Bayangkan saja, selama tiga tahun Presiden Jokowi merintah, sudah 18 orang dieksekusi mati. Sementara Presiden SBY, selama 10 tahun hanya 16 orang. Bisa jadi bumerang bagi WNI yang minta pengampunan hukuman mati. Tapi, biar bagaimana pun, pembelaan mesti dilakukan oleh pemerintah. Ini masalah kemanusiaan.

BNP2TKI pernah bekerjasama dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) tentang perlindungan hukum TKI, apakah masih berjalan di pemerintahan Joko Widodo?

Tidak lagi. Bisa jadi karena kurang seriusnya perhatian terhadap masalah TKI. Kalau boleh saya simpulkan, kesalahan yang dilakukan TKI harus dipikul sendiri. Menjadi resiko sendiri. Tak ada bantuan perlindungan hukum. Ini disayangkan banyak pihak.

Idealnya TKI yang bermasalah mesti didampingi pengacara. Khususnya pengacara tempat yang bersangkutan bekerja. Kalaupun kerjasama dengan AAI tak lagi diperpanjang, setidaknya kontrak kerjasama dengan setempat (tempat TKI bekerja) tetap dilanjutkan. Hal ini akan memudahkan pengawasan TKI (WNI) yang terkena proses hukum.

Saran saya, TKI jangan dibiarkan tanpa perlindungan. TKI itu aset negara yang menghasilkan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Mereka adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi.

Perlu diketahui kerja sama pemerintah Indonesia dengan AAI hanya setahun, hanya terkait pembentukan Satgas TKI dalam hal memberi perlindungan hukum terhadap TKI yang terancam hukuman mati.

Selama Anda (AAI) memberikan pendampingan hukum terhadap TKW bermasalah, berapa banyak yang berhasil terbebas dari hukuman mati?

Cukup banyak, sekitar 76 TKI yang kami bebaskan dari ancaman hukuman mati di beberapa negara. Proses hukum di Arab Saudi, negara monarki, berbeda dengan dengan demokrasi. Selain Raja Arab Saudi berperan dalam soal nasib terpidana mati, keluarga korban juga tak kalah penting.

Hukuman mati bisa dibebaskan apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Jika tidak dimaafkan, sekalipun Raja Arab Saudi telah memaafkan, eksekusi tetap dilakukan. Kasus Karni dan Siti Zainab kayaknya begitu. Padahal di era Gus Dur dulu Siti Zainab menjadi perhatian serius pemerintah Arab Saudi. Tapi karena keluarga korban tidak memaafkan, eksekusi terus berlangsung. Ini soal nasib, memang.

Dulu, Satgas TKI turun ke lapangan, baik menyambangi penjara maupun pendekatan keluarga korban, serta para pihak yang punya pengaruh terhadap keluarga korban. Para pihak itu, misalnya, khabilah (suku).

Dari beberapa kasus yang berhasil ditangani Satgas TKI, membebaskan dari hukuman mati, adalah mendatangi tokoh yang dihormati khabilah keluarga korban. Lewat tokoh itu kami minta tolong agar keluarga korban memaafkan pelaku. Dan berhasil.

Kenapa kerjasama kemanusiaan BNP2TKI dan AAI tidak berlanjut?

Soal kebijakan. Era sekarang kan, era eksekusi terpidana mati massal yang diterapkan Presiden Jokowi. Jadi rada sukar jika Satgas TKI meminta pengampunan hukuman mati. Beda kebijakan. Tak ada kekuatan moral apabila dilanjutkan. Malah jadi bumerang.

Dulu masih agak aman minta pembebasan hukuman mati kepada pemerintah yang menghukum TKI. Sekarang, lantaran kebijakan pemerintah Indonesia gencar melakukan eksekusi mati, permintaan itu pasti nggak dianggap.

Bagaimana mungkin kita berharap pembebasan TKI dari hukuman mati, sementara pemerintah Indonesia sendiri menerapkan hukuman mati secara massal. Jelas tidak mungkin pengampunan itu terjadi.

Kalau begitu, masih perlukah pendampingan hukum bagi TKW/TKI yang terjerat persoalan hukum di luar negeri?

Masih perlu dong. TKI itu penghasil devisa. Jumlahnya tidak sedikit loh. Sepuluh tahun lalu saja TKI mampu mengirim uang ke negerinya sebanyak Rp 130 triliun lebih. Jumlah itu devisa ke dua terbesar setelah pendapatan minyak dan gas bumi.

Jika saya hitung-hitung, jumlah itu bisa menghidupkan sekitar 30 juta penduduk Indonesia dari kemiskinan. Rinciannya, apabila satu TKI menghidupkan lima orang anggota keluarganya, sementara jumlah mereka tersebar di beberapa negara ada enam juta orang.

Pemerintah berkewajiban melindungi TKI, bukan membiarkan TKI menghadapi sendiri resikonya. Kontribusi mereka sudah cukup jelas, tapi apa yang diberikan pemerintah kepada TKI?

Harus ada imbalan buat mereka. Misalnya, perlindungan hukum. Karena itu diperlukan advokat (pengacara) bekerjasama dengan BNP2TKI. Tak mungkin lembaga yang tak paham hukum berurusan dengan persoalan hukum. Jadi, ya harus ada pihak yang paham hukum, yakni pengacara.

Harus disadari pula, bahwa posisi TKI itu lemah. Pemberdayaan pun cukup lemah, mengingat SDM yang dikirim ke luar negeri umumnya memiliki kecerdasan rendah. Paling banter lulusan SMP.

Benarkah persoalan hukum TKW/TKI tidak lepas dari SDM yang belum teruji keterampilannya namun sudah dikasih pekerjaan di luar negeri?

Benar. Harus diakui, tak sedikit balai pendidikan (perusahaan penyalur TKI) melakukan manipulasi data. Misalnya, kapasitas di balai itu mampu mendidik sekitar 15 ribu TKI sebulan. Tapi faktanya, TKI yang dikirim jumlahnya bisa menjadi 35 ribu orang per-bulan. Bersertifikat pula.

Ini sudah tidak benar. Berarti 20 ribu TKI yang dikirim keterampilan SDM-nya belum teruji. Sementara yang 15 ribu orang yang katanya terdidik, perlu dipertanyakan apakah pendidikannya dilakukan secara maksimal.

Beda dengan pekerja asal Philipina. SDM-nya profesional, pemberdayaannya cukup bagus. Pekerja dari sana tidak akan mau melakukan pekerjaan di luar kontrak kerja. Misalnya, mencuci mobil, jaga anak, masak atau pekerjaan ekstra lainnya.

Itu pasti ditolak.

Beda dengan TKI, seluruh pekerjaan dilakukan, sekalipun gajinya lambat dibayar. Ini memang masalah SDM, sekaligus perlindungan hukum yang baik dari pemerintahnya.

Apa yang menjadi inti persoalan TKI, sehingga begitu banyak menjadi pelaku kejahatan dan korban kejahatan?

Terus terang, sekitar 80% persoalan TKI menyangkut rekrutman, dari dalam negeri sendiri. Mulai dari pelatihan sampai manipulasi usia. Masalah ini sebenarnya tanggung jawab BNP2TKI dengan perusahaan penyalur TKI. Presiden Jokowi mesti mengerti masalah ini. Sudah saatnya rekrutman TKI harus diperketat, untuk menghindari persoalan di luar negeri.

Sudah saatnya pula pemerintah (Kemenaker/BNP2TKI) memberikan sanksi tegas terhadap penyalur TKI ke luar negeri yang bermasalah. Misal, kirim TKI di bawah umur, kurang terampil dan SDM yang tidak profesional.

Sejauh ini, yang saya ketahui, tidak ada sanksi tegas dari pemerintah terkait penyalur TKI bermasalah. Saya menduga lahan ini menjadi kawasan empuk untuk melakukan korupsi. Anehnya pula, bisa luput dari pengamatan aparat hukum seperti polisi, jaksa dan KPK yang konsen terhadap persoalan rasuah.

Tidak ada tindakan tegas. Ini yang saya sesali. Persoalan lainnya, ini adalah perdagangan manusia dalam bentuk lain. Akibatnya, selain menjadi pelaku kejahatan, tidak sedikit yang menjadi korban kejahatan. Mulai dari penyiksaan, pemerkosaan, sampai tindakan perbudakan yang dilakukan oleh majikan tempat TKI bekerja.

Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Sedikit sekali pekerja asal Philifina menjadi korban seperti itu. Mestinya kita banyak belajar dari negara tersebut terkait persoalan tenaga kerja di luar negeri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *