Bupati Majalengka Ancam Datangkan KPK

MAJALENGKA (Koran86.news) –Kasus dugaan korupsi pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di 124 desa yang sudah diaudit Inspektorat Kabupaten Majalengka, yang nilai kerugian negara mencapai Rp 4 miliar lebih mendapat perhatian serius Bupati Majalengka Dr H. Sutrisno.

Bahkan bupati mengancam akan mendatangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki kasus tersebut, mengingat Inspektorat Kabupaten Majalengka baru mengaudit 124 desa. Artinya, belum seluruh desa di Kabupaten Majalengka diaudit.

“Ternyata di desa juga banyak yang tidak menyetorkan pajak penghasilan yang angkanya mencapai sekitar Rp500 juta,” ungkap Bupati Sutrisno saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat untuk 124 desa, baru-baru ini di Gedung Yudha Karya Abdi Negara.

Ditambahkan bupati, nilai kerugian negara diperkirakan akan lebih besar lagi jika hasil audit telah dilakukan di seluruh desa secara komperhensif. Karena pemeriksaan selama ini hanya dilakukan selama tiga hari untuk satu desa, sementara pemeriksaan menyangkut tiga hal: kebijakan, kelembagaan, keuangan serta aset.

“Dari aspek pemanfaatan dana desa, kerugiannya mencapai Rp 4 miliar lebih. Masalah itu akan ada upaya hukum. Jadi, semua kepala desa harus hati-hati dengan penggunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa jika tidak ingin berurusan dengan hukum,” kata Bupati Sutrisno mengimbuh.

Bupati Majalengka mengingatkan, jiika ada persoalan yang tidak dipahami, maka kepala desa segera berkonsultasi dengan pihak kecamatan. Demikian juga camat, jika ada yang tidak dipahami segera berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten. Karena tugas camat diantaranya adalah memfasilitasi dan memberikan bimbingan.

Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Inspektorat Kabupaten Majalengka, Dr. H. Sanwasi mengungkapkan, belum seluruh desa di Kabupaten Majalengka dilakukan pemeriksaan. Saat ini baru 124 desa yang sudah dipemeriksaa. Selebihnya, sekitar 206 desa pemeriksaannya dilakukan di tingkat kecamatan.

“Yang menjadi kendala inspektorat adalah jumlah auditor tidak sebanding dengan jumlah atau objek yang harus dibina. Sumber daya manusia dan sarana serta prasarana juga masih sangat terbatas,” papar Sanwasi.

Liputan: Jurnalis Koran86.news Soni/Desun

Editor  : H. Sinano Esha