Dampak Galian Tanah, Jalan Desa Kemiri Hancur Lebur!

KEMIRI (Koran86.news)–Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (LSM BPPKB) Kecamatan Kemiri, Serang, Banten, yang tergabung di dalam Tim Aliansi Gabungan melakukan aksi demo dan protes keras terhadap galian tanah di wilayahnya yang dianggap merusak lingkungan. Terlebih lagi pihak perusahaan galian diduga belum mengantongi perizinan.

Protes tersebut dilayangkan kepada Kepala Desa Kemiri, Kepala Desa Klebet, Camat Kemiri, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Mauk serta pihak pengusaha galian tanah, Senin (12/2/2018).

Menurut koordinator Tim Aliansi Gabungan, Joko Winarno, kegiatan tersebut sudah meresahkan masyarakat. Mengingat Galian tanah yang berada di Kampung Cibebek, Desa Klebet, alat berat dan truk pengakut telah merusak jalan desa.

“Lingkungan kami jadi rusak. Jalan jadi licin jika turun hujan. Dan saat ini aktifitas ekonomi warga Kecamatan Kemiri terganggu,” ungkap Joko kepada Jurnalis Koran86.news, baru-baru ini.

Hal senada juga dikatakan Ketua BPPKB Nuryaman. Dengan adanya kegiatan penggalian tanah, sebagian besar warga resah. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran di balik aktifitas itu bercokol oknum Jaro (sosok yang ditokohkan), yang notabene melindungi pengusaha galian.

“Sepertinya patut diduga oknum Jaro itu yang memberikan izin dengan mengeluarkan surat persetujan berstempel RT/RW setempat. Seolah-olah warga setuju dengan kegiatan penggalian itu. Padahal sebenarnya tidak begitu, justru warga awalnya nggak mengetahui soal perizinan,” papar Nuryaman.

Menurut Joko Winarno, protes Tim Aliansi Gabungan mendapat respon dari pihak pemerintahan dan aparat keamanan setempat. Di mana selanjutnya di gelar musyawarah di tempat kediaman Kepala Desa Kemiri, Jamaludin, yang juga dihadiri Aryani, pengusaha galian tanah.

Dalam pertemuan, Binmas Polsek Mauk Brigadir Suhendra menyatakan, bahwa pengelola galian tanah belum melakukan koordinasi dengan pihaknya. Dia menyesali sikap pihak perusahaan galian yang tidak melapor kegiatannya.

Begitu juga dikatakan Subarjo, Kanit Reskrim Polsek Maut. Pada kesempatan itu, dia berharap masyarakat Kemiri agar mampu menahan diri, tidak tersulit emosi.

“Saya berharap, baik Kepala Desa maupun Tim Aliansi Gabungan agar menyelesaikan persoalan dengan baik. Musyawarahkan dengan baik. Kapolsek berharap jangan ada anarkis ketika warga menuntut penghentian galian tanah,” jelas Subarjo yang mengaku kehadirannya atas perintah Kapolsek Mauk, AKP Teguh Kuslantoro.

Sedangkan Kepala Desa (Kades) Kemiri Jamaludin menyatakan, bahwa pihaknya sudah mendesak Aryani selaku pengusaha galian tanah agar mengurus perizinan sebelum pengelolaan galian.

“Begitu banyak warga mengeluh, terutama kerusakan lingkungan dan jalan jadi licin jika turun hujan, saya meminta aktivitas galian tanah segera dihentikan,” saran Kades Jamaludin.

Lanjut dia, sebagai pejabat desa yang dipilih oleh warga, ia berkewajiban memperhatikan keluhan masyarakat. “Saya nggak bisa tinggal diam ketika warga Kemiri mendesak aparat desa agar truk-truk pengangkat tanah dilarang melintas wilayah kami,” tegasnya menjelaskan.

Jamaludin mengingatkan, warga Kemiri hanya terkena imbas proyek galian tanah. Jalan dan lingkungan desa jadi rusak. Sementara pihak yang ambil untung adalah pihak lain. Apalagi pusat galian tanah itu di Desa Klebet.

“Seharus Aang selaku Kades Klebet bersikap tegas, hentikan proyek galain itu. Tapi nyatanya nggak berbuat apa-apa. Begitu juga Satpol PP Kecamatan Kemiri, Binamas, Babinsa maupun instansi lainnya. Padahal kegiatan itu melanggar ketentuan, dan jelas-jelas merugikan masyarakat banyak. Hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja,” ungkap Jamaludin.

Tak Berizin

Sementara itu, Kades Klebet Aang ketika dikonfirmasi Jurnalis Koran86.new dan Tim Gabungan Aliansi mengatakan, bahwa pihaknya tidak memberikan izin kepada perusahaan atas proyek penggalian tanah tersebut.

“Saya belum pernah mengeluarkan surat ijin, termasuk rekomendasi tentang galian tanah kepada pihak manapun. Intinya, saya tidak pernah mengeluarkan surat ijin apapun,” kata Aang.

Dia mencurigai peran oknum Jaro di balik proyek galian tanah tersebut. Sebab, pengelola galian sepertinya sudah mengantongi surat ketidakberatan warga Klebet. Di dalam surat itu dilengkapi stempel RT/RW setempat.

Sayangnya, Camat Kemiri H. Medisa ketika dikonfirmasi, Rabu (14/2/2018), tidak ada di tempat. Menurut salah satu stafnya, camat lagi rapat di luar kantor.

Menurut Budi, Kasatpol PP Kecamatan Kemiri, Aryani dan Agus (pengelola galian tanah) mendatangi dirinya dengan membawa surat tidak keberatan warga terkait galian.

“Pada kesempatan itu Aryani mengatakan, kendaraan pengangkut tanah melintas kawasan Daon Rajeg, bukan di Kemiri. Saya tidak melarang karena masalah galian belum ada pidananya,” kata Budi

Dengan adanya tuntutan warga Kemiri, diagenda musyawarah tersebut pihak Aryani akhirnya menghentikan kegiatannya. “Komitmen saya, untuk sementara waktu opeasional kami hentikan. Urusan ini mestinya cukup diselesaikan oleh staf. Nggak perlu saya turun tangan,” papar sang pengusaha galian tanah bernada sengit.

Liputan: Tim Jurnalis Koran86.news

Editor: H. Sinano Esha