Harus Dihentikan, Proyek PLTPB Serang Merusak Lingkungan?

SERANG (Koran86.news) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak punya kuasa menghentikan proyek nasional yang berada di wilayah Banten. Yang berhak menghentikan dan melanjutkan pembangunan adalah pemerintah pusat.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di depan sekitar 750 massa yang menggeruduk Kantor Gubernur Banten yang terletak di Jalan Syech Nawawi Al Bantani di Kota Serang, Rabu (14/2/2018).

Sementara aksi demo ratusan warga Kecamatan Padarincang yang menamakan diri Sarekat Perjuangan Rakyat (Sapar) menolak pembangun pembangkit listrik panas bumi (geothermal) di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

“Kami (Pemprov), sebagai pemerinah daerah, siap memfasilitasi aspirasi warga untuk bertemu dengan kementerian (Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar bisa menyampaikan persoalan ini,” kata Andika yang nampak didampingi Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin.

Menurut dia, tekad Pemprov Banten tetap akan membantu masyarakat menyelesaikan konflik ini. “Kita akan coba minta kepada kementerian untuk menganalisa lebih jauh lagi soal panas bumi, kami yakin kementerian pun tahu potensinya,” tegasnya.

Seperti diketahui, massa Sapar menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Banten. Mereka menuntut Pemprov Banten menutup proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang dikerjakan oleh PT Sintesa Banten Geothermal.

Menurut koordinator massa, Rendi Muhamad Yani, proyek tersebut dianggap telah merusak lingkungan kawasan Padarincang, khsusnya kelestarian alam yang selama ini terjaga dengan baik.

“Kami mendesak Pemprov Banten dan Pemkab Serang menghentikan pembangunan proyek PLTPB, serta menarik seluruh peralatan berat dari kawasan Padarincang,” tegas Rendi dalam orasinya, di tengah massa demo.

Dalam rilis massa demo Sapar disebutkan enam tuntutan warga kepada pemerintah provinsi dan kabupaten berkaitan dengan pembangunan proyek tersebut.

Yakni, pertama, hentikan proyek PLTPB yang dibangun PT Sintesa Banten Geothermal; ke dua, tarik alat berat yang berada diwilayah proyek PLTPB, karena sudah merusak kelestarian alam padarincang; ke tiga, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Banten, khususnya di Padarincang, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan guna menolak pembangunan proyek PLTPB; ke empat, meminta kepada Bupati Serang harus mau berpihak kepada penderitaan rakyat Padarincang yang menolak proyek ekploitasi panas bumi di Kampung Wangun.

Pada bagian ke lima disebutkan, bahwa warga meminta gubernur Banten sebagai kepanjang tanganan pemerintah pusat harus bersedia memfasilitasi aspirasi warga yang menolakan proyek tesebut kepada Presiden RI, termasuk mencabut proses berjalannya proyek untuk sementara waktu; dan ke enam, mendesak pemerintah pusat segera menghentikan proyek PLTPB Geothermal di Padarincang demi kebaikan bersama.

Sebelumnya massa tertahan beberapa saat di kawasan Pabuaran lantaran dihadang puluhan polisi bersepeda motor dari Polres Serang. Mereka belum diperbolehkan menggelar aksinya di Kantor Gubernur Banten, mengingat pada waktu bersamaan isteri Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Kantor Pemprov Banten.

Liputan: Tim Jurnalis Koran86.news

Redaktur: H. Sinano Esha