Hendardi : “TNI Butuh Kepemimpinan Solid”

JAKARTA (Koran86.news) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu simbol pertahanan negara, harus mampu mengantisipasi persoalan yang masih melilit, di antaranya soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil.

Demikian Hendardi, Ketua SETARA Institut, dalam keterangan tertulis yang dikirim ke Redaksi Koran86.news, Senin (13/11/2017), berkaitan dengan masalah yang masih dihadapi institusi militer tersebut.

Menurut dia, persoalan itu merupakan tantangan yang harus dijawab TNI sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999, sehinga performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Hendardi, kepemimpinan di tubuh TNI harus bersedia tunduk kepada supremasi sipil sebagai kunci utama. Untuk itu, Presiden Jokowi harus berani mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun. Sekaligus menjadikan momentum penataan secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI.

“Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang aware dengan 7 tantangan sebagaimana disebutkan di atas. Kepemimpinan baru haruslah sosok yang terbuka, reformis, dan satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI,” tulis Hendardi.

Menurut dia, gagasan dan program kemaritiman Jokowi, bisa jadi pertimbangan kebutuhan mencari sosok Panglima TNI yang mendukung penguatan pembangunan kemaritiman. Sekaligus membangun tradisi bergilir dalam memimpin TNI yang terdiri dari 3 angkatan.

Jika menyimak jejak langkah Gatot Nurmantyo, lanjut Hendardi, Jokowi tidak terikat untuk menggantinya sesegera mungkin. Apalagi Gatot bakal pensiun pada Maret 2018.

“Tetapi sebagai pemegang hak prerogratif, Jokowi bisa segera mengusulkan nama-nama pengganti Gatot Nurmantyo. Selain proses di DPR yang cukup lama, menyegerakan pergantian Panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI, yang selama kepemimpinan Gatot justru stagnan, bahkan mengalami kemunduran karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya,” Paparnya lebih jauh.

Pada bagian lain Hendardi mengingatkan, sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot yang politis dan seringkali offside dari kehendak presiden.

“Kegaduhan yang sering dibuat Gatot dan politicking beberapa isu politik nasional oleh panglima, hanya merusak organisasi TNI dan mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi,” katanya seraya menambahkan, mempercepat pergantian Jenderal Gatot akan mendisiplinkan TNI lebih cepat untuk menjawab dinamika politik 2018 dan 2019 mendatang. (*/h. sinano esha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *