Monev KPK Di Pemprov Jawa Timur

Bojonegoro (Koran.news86) –Dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPI) dari divisi pencegahan tindak korupsi, Arif Nur Cahyo dan Herrynudin,  melakukan acara monitoring dan evaluasi (Monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi terinegrasi pada Pemerintah Daerah DI Provinsi Jawa Timur,  Kamis pekan lalu.

Monitoring dan evaluasi itu berlangsung di Ruang Creative Room, Lantai 6, Gedung Pemkab Bojonegoro. Dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah  pemerintah Kabupaten Bojonegor. Sementara anggota KPK tersebut didampingi Sekretaris Daerah Soehadi Moeljono dan Asisten III Bidang Admnistrasi Umum .

Menurut Arif Nur Cahyo,  kegiatan yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut pertemuan beberapa waktu lalu, khususnya melihat progres report rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebab, pada 10 Juli 2017 pihaknya bersama  Pemerintah Provinsi Jawa Timur  menandatangani komitmen bersama.

“Selama ini, 60 persen korupsi terjadi pada kegiatan pembelian barang dan jasa. Salah satunya mark up harga yang dimulai sejak tahap perencanaan,” ungkap Arif.

Pada bagian lain dia  meminta agar semua tahapan mulai perencanaan dan penganggaran terintegrasi.  Tujuannya untuk mencegah terjadinya kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum.

Didepan para pimpinan OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Arif menjelaskan tentang program Korsupgah 2016-2019 yang terbagi dalam 8 item.

Di antaranya, pertama, penerapan e-planning untuk proses perencanaan penganggaran. Kedua, penerapan e-procurenment dan ULP mandiri dalam proses PBI. Ketiga,  penerapan sistem elektronik dalam proses perijinan melalui PTSP.  Keempat,  melaksanakan tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Kelima, penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Keenam, memperkuat sistem integritas, PPG dan LHKPN. Ketujuh,  membangun sinergitas dan partisipasi masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.  Kedelapan,  perbaikan tata kelola SDM dan penerapan TPP.

Sementara itu, Herrynuddin  menyebutkan, KPK akan melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bojonegoro sampai akhir tahun depan . Dari kegiatan ini diharapkan  Bojonegoro tak sekedar rencana aksi,  namun diimplementasikan di lapangan.

“Rencana aksi ini membutuhkan sinergitas semua pihak, baik jajaran eksekutif dan legilatif dan unsur lainnya, “ pinta Herry.

Menurut  Herry,   dengan adanya komitemen tersebut, maka semua akan berjalan baik, dan semata-mata  dilakukan  untuk kesejahteraan rakyat.

“Pelayanan perijinan adalah etalase bagi pemerintah daerah. Apabila pelayanan perijinan mudah, cepat, tuntas dan terjangkau serta semua jelas,  hal tersebut menunjukkan bahwa budaya kerja dan kebiasaan positif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. KPK hanya membantu agar standart kinerja transparan dan jelas,” urai Herry panjang lebar.

Diakhir penjelasan, Herry menyatakan, bahwa  KPK tidak  hanya menuntut pemerintah  bekerja saja, namun disisi lain juga diimbangi dengan reward atas kinerja maksimal yang dilakukan semua jajaran pemerintah.

” Pastinya ada reward and punishment atas semua kinerja yang kita lakukan. Jika kita bekerja baik, maka akan ada reward. Namun jika kita bekerja asal dan tak sesuai, maka punishment bisa dijatuhkan. Jadi, metode TPP dengan melihat beban kerja adalah hal positif untuk meningkatan kualitas kinerja aparatur,” katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Daerah Soehadi Moeljono menegaskan, rencana aksi yang disusun ini dalam upaya perbaikan tata pemerintahan.  Dan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dan bimbingan  KPK,  sehingga tidak ada dampak dikemudian hari.

Dalam pertemuan bersama tersebut dua anggota KPK ini juga dilakukan pemaparan yang oleh masing-masing OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dinas Komuikasi dan Informatika Pemkab Bojonegoro mengawali, lalu disusul Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dilanjutkan oleh OPD lainnya.

Liputan: Bond

Editor   : Lian Lubis