Kasus Perumahan PNS Sindangkasih ke Laut?

MAJALENGKA (Koran86.news)–Kasus proyek pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sindangkasih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sejauh ini sepertinya  hilang ditelan bumi. Proses hukumnya tak lagi kedengaran. Padahal sejumlah pejabat yang ditenggarai terkait sudah diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Mestinya mereka ditindaklanjuti ke pengadilan.

Demikian dikatakan Ketua Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) wilayah Majalengka, Idrus, kepada Jurnalis Koran86.news, Minggu (27/8/2017) berkaitan dengan kasus yang diketahui menggunakan tanah eks bengkok Kelurahan Sidangkasih.

“Anggaran Proyek itu miliaran rupiah. Tidak ada alasan kasus ini di peti eskan. Apalagi sejak awal 2016 mereka yang diduga terlibat pernah diperiksa,” Katanya.

Menurut Idrus, sejak awal proyek itu digarap sudah menimbulkan kecurigaan karena banyak kejanggalan yang diduga ada rekayasa. Misalnya, munculnya tiga nama perusahaan dalam waktu yang hampir bersamaan pengajuan kerjasama pembangunan perumahan PNS tersebut.

Kemudian, lanjutnya, penunjukan PT. Lakban Silinggapuri (LSP) sebagai pengembang, hanya berdasarkan pertimbangan telah mempunyai pengalaman. Apakah perusahaan itu kredibel atau tidak, sejauh ini tak ada yang tahu.

Ditambahkan, surat kesepakatan bersama antara Bupati Majalengka dengan PT LSP juga cukup aneh. Yakni, terjadi sebelum surat persetujuan DPRD terbit.

“Begitu juga surat persetujuan DPRD, banyak pihak mempertanyakan, karena selain hanya ditandatangani oleh ketua DPRD, Surahman, juga dasar penerbitannya hanya nota dari Komisi A, bukan hasil keputusan sidang paripurna DPRD Kabupaten Majalengka.

Kejanggalan lainnya, ungkap Idrus, adalah perbedaan jumlah luas tanah eks bengkok Kelurahan Sindangkasih dari penghapusan daftar inventaris barang milik daerah.

Idrus menambahkan, dalam surat permohonan Bupati Majalengka disebutkan, permohonan persetujuan penghapusan tanah eks bengkok nomor Huk/143.11/842/V/2011 tanggal 27 mei 2011 luas lahan yang dimohon 13.42 Ha. Namun, dalam surat Keputusan Bupati nomor 48 tahun 2012 tentang Penghapusan Tanah eks Bengkok itu, luas tanah yang dihapus menyusut menjadi 121,850 m2 atau sekitar 12,18 Ha.

“Dengan begitu banyak kejanggalan dalam pembangunan perumahan PNS Sindangkasih. Sangat kuat dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Ini harus ada yang jadi tersangka. Kalau tidak, patut dipertanyakan ada apa dengan Kejati Jabar,  lalu apakah kasus tersebut dipetieskan,” pungkas Idrus.

Liputan:  Desun

Editor   :  H. Sinano Esha